Pemkot Samarinda Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, DIP 2026 Dimutakhirkan

SAMARINDA – Keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk memperkuat pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Asistensi dan Verifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026, Kamis (15/10/2026) .
Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, saat diwawancarai awak media melalui sambungan seluler, Sabtu (17/10/2026), menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan informasi publik dikelola secara tertib, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
“Pemutakhiran Daftar Informasi Publik ini penting untuk memastikan informasi yang tersedia sesuai dengan kondisi terkini di masing-masing perangkat daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintahan secara lebih mudah,” Ungkapnya.
Ia menerangkan, asistensi dan verifikasi dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan melibatkan perangkat daerah dan unit kerja terkait. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang memusatkan kegiatan di Kantor Diskominfo kota Samarinda tahun ini peserta dibagi ke dalam kelas teknis agar proses konsultasi dan pemeriksaan dokumen dapat berlangsung lebih terarah.
“Melalui pola asistensi ini, setiap unit kerja memiliki kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan tim verifikator mengenai data, dokumen, maupun kendala teknis yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik,” Jelas Aji.
Menurutnya, koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana menjadi faktor penting dalam menghasilkan Daftar Informasi Publik yang berkualitas. Karena itu, setiap unit kerja diharapkan tidak sekadar menyampaikan data, tetapi juga memastikan kelengkapan dokumen serta ketepatan klasifikasi informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana semakin solid. Seluruh peserta juga perlu memanfaatkan sesi asistensi untuk berdiskusi, berkonsultasi, dan menyampaikan kendala yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi bersama,” katanya.
Aji menambahkan, pengelolaan informasi publik harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Samarinda menargetkan tersusunnya DIP 2026 yang mutakhir, akurat, dan dapat diakses sesuai ketentuan. Pemutakhiran ini juga melibatkan seluruh perangkat daerah, kelurahan, badan usaha milik daerah (BUMD), serta badan layanan umum daerah agar informasi yang disediakan semakin lengkap dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Harapan kami, pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemkot Samarinda terus meningkat, tidak hanya dari sisi kelengkapan data, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat," Tutup Aji. (adv/diskominfo/smd)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




