Andalkan Perangkat Lawas, Disdukcapil Samarinda Berjuang Jaga Layanan KTP-el

SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda menghadapi kendala dalam pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Sejumlah perangkat perekaman yang digunakan sejak pengadaan pada 2011–2012 kini berusia 14–15 tahun dan mulai mengalami kerusakan.
Kepada awak media, kepala Disdukcapil Samarinda, Eko Suprayetno, mengatakan perangkat yang bermasalah meliputi kamera, pemindai iris mata, pemindai sidik jari (fingerprint), serta mesin pencetak KTP-el.
Kondisi peralatan yang sudah tua membuat pihaknya harus bekerja ekstra untuk menjaga kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Eko, penggunaan perangkat secara bergantian oleh operator turut mempercepat kerusakan. Sementara itu, keterbatasan anggaran menyulitkan Disdukcapil untuk mengganti seluruh peralatan yang sudah tidak optimal.
“Pengadaannya sudah sangat tua sekali, 2011/2012, sekarang 2026. Bayangkan perangkat itu dipakai oleh operator yang mungkin kerjanya bergantian. Peralatan ini kalau banyak tangan akan cepat rusak,” Ungkapnya. Senin (19/10/2026). Untuk mempertahankan operasional, Disdukcapil Samarinda melakukan perbaikan dengan memanfaatkan komponen dari perangkat lain yang sudah rusak.
Menurut Eko, cara tersebut menjadi solusi sementara agar sebagian alat tetap berfungsi dan masyarakat masih bisa mendapatkan pelayanan. “Maintenance yang kami lakukan kadang-kadang kanibal. Mengakali alat yang rusak itu dengan mengambil komponennya dari alat rusak lain supaya salah satunya bisa berfungsi, sementara yang satunya kita korbankan,”Jelasnya.
Namun, upaya tersebut tidak selalu berhasil jika kerusakan semakin parah dan komponen pengganti tidak tersedia, kondisi itu dapat menghambat proses perekaman serta pencetakan KTP-el. Bahkan, Eko mengingatkan, keterbatasan perangkat berpotensi mengancam keberlangsungan pelayanan publik.
Disdukcapil Samarinda sebelumnya berharap memperoleh bantuan pengadaan perangkat melalui sejumlah skema hibah. Salah satunya hibah dari Bank Dunia yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi. Pihaknya juga sempat mendapat alokasi tujuh unit perangkat perekaman (enrollment) dari pemerintah pusat.
Sayangnya, pengadaan tersebut terkendala proses sertifikasi. Upaya serupa dari pemerintah provinsi juga belum membuahkan hasil. “Sudah dialokasikan kita tujuh unit alat rekaman enrollment, ternyata pada sertifikasi gagal juga semua, termasuk dari provinsi,” Ujar Eko.
Disdukcapil Samarinda kini menghadapi tantangan untuk menjaga pelayanan tetap berjalan di tengah keterbatasan peralatan dan anggaran. Pembaruan perangkat menjadi kebutuhan penting agar pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tidak terganggu. (adv/diskominfo/smd)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




