Target Prestasi Kaltim di PON Jadi Sorotan, Muslimin Tekankan Kesiapan Atlet dan Anggaran

SAMARINDA – Ambisi meningkatkan prestasi olahraga daerah perlu berjalan seiring dengan kesiapan atlet, fasilitas latihan, dan dukungan anggaran yang memadai.  Karena itu, wacana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) setiap dua tahun sekali dinilai tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan keinginan memperbanyak kompetisi.

Ditemui awak media, kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin, menekankan bahwa rencana tersebut perlu melalui kajian teknis dan akademis yang komprehensif. Menurutnya, perubahan frekuensi penyelenggaraan Porprov harus mempertimbangkan kesinambungan pembinaan atlet serta keterkaitannya dengan agenda olahraga di tingkat nasional.

Muslimin mengingatkan, jadwal Porprov yang lebih rapat berpotensi berbenturan dengan tahapan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON).  Jika tidak dirancang secara tepat, kondisi tersebut dapat memengaruhi program latihan dan kesiapan atlet yang harus mengikuti kompetisi pada jenjang berbeda.

“Kalau dua tahun sekali dilaksanakan, kita harus mengkaji secara teknis dan akademik menyangkut proses pembinaan Kalimantan Timur. Jangan hanya karena semangat ingin melaksanakan, tetapi harus benar-benar ada analisis yang menunjukkan bahwa itu memang tepat,” Ungkap Muslimin. Minggu (25/10/2026).

Muslimin menilai, semakin sering kompetisi digelar tidak serta-merta menjamin peningkatan prestasi atlet. Keberhasilan olahraga daerah, menurutnya, sangat bergantung pada sistem pembinaan yang berkelanjutan, ketersediaan fasilitas olahraga, peralatan latihan, serta dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Ia juga mencontohkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang dinilai memiliki sistem pembinaan olahraga lebih tertata. Pembinaan atlet dilakukan secara berjenjang, mulai dari kelompok kadet, junior, hingga senior, sehingga proses pengembangan kemampuan atlet dapat berlangsung lebih terarah.

“Pembinaan mereka sudah tertata. Kelompok kadet, junior, dan senior sudah ada. Bahkan sudah didukung peraturan daerah, sehingga pemerintah punya kewenangan untuk membackup anggaran secara maksimal,” Ucap Muslimin. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Kaltim dalam menyusun kebijakan olahraga. Sebelum memutuskan penyelenggaraan Porprov setiap dua tahun, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem pembinaan atlet telah berjalan berkesinambungan dan didukung kebijakan serta penganggaran yang memadai.

Di sisi lain, Muslimin juga menyoroti permasalahan Kaltim yang saat ini masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan capaian prestasi, baik dalam ajang Porprov maupun PON.  Target yang lebih tinggi, kata dia, perlu diimbangi kesiapan atlet, pemenuhan kebutuhan latihan, serta ketersediaan perlengkapan pertandingan.

Dukungan pemerintah provinsi terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim juga dinilai penting, terutama dalam mempersiapkan atlet menghadapi babak kualifikasi PON. Tahapan tersebut menjadi bagian krusial dalam menentukan peluang atlet untuk lolos dan mewakili daerah pada kompetisi olahraga nasional. “Tahap kualifikasi menjadi salah satu penentu penting bagi peluang atlet Kaltim untuk tampil di PON. Tanpa persiapan yang memadai, target meraih medali akan semakin sulit dicapai,” Pungkas Muslimin. (adv/diskominfo/smd)