Bukan Sekadar Coba-Coba, Terowongan Samarinda Jadi Pilot Project SLF Pertama di Nusantara

SAMARINDA — Ada yang unik di balik proyek pembangunan infrastruktur di Kota Tepian. Pemkot Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus menghadapi tantangan administratif yang tidak biasa. Proyek pembangunan terowongan jalan yang digadang-gadang bakal mengurai kemacetan ini mendadak jadi sorotan nasional lantaran berstatus sebagai terowongan pertama di Indonesia yang mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Plt Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, blak-blakan mengungkapkan bahwa keunikan ini membuat proses perizinan tidak memiliki panduan baku sebelumnya. Bahkan, kementerian terkait disebut belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penerbitan SLF terowongan.

“Terowongan kita ini spesial. Spesial itu gini, belum pernah ada satu pun terowongan di Indonesia yang memiliki SLF. Jadi ini yang pertama kali di-SLF-kan. Kementerian sendiri belum punya SOP untuk SLF-nya,” ujar Hendra saat ditemui, menegaskan bahwa proyek ini sekaligus bertindak sebagai pilot project.

Status sebagai pelopor ini membuat proses menuju peresmian terpaksa melalui jalan panjang. Semula, Pemkot Samarinda menargetkan seluruh tahapan rampung pada September lalu. Namun, realisasi di lapangan harus berkompromi dengan waktu.

Saat ini, Pemkot masih menunggu kepastian jadwal rapat lanjutan bersama tim penguji dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelum pengujian beban (loading test) menggunakan truk dapat dieksekusi langsung di lokasi. Hendra tak menampik bahwa kesibukan para tenaga ahli dan akademisi menjadi faktor utama penyesuaian jadwal tersebut.

“Kalau kita penginnya kalau bisa continuous, setiap minggu ada terus, cuma kan tidak bisa, karena mereka ini dosen-dosen di UGM ini kan mengajar ya, sibuk ya, konsultan-konsultan,” tutur Hendra menjelaskan dinamika koordinasi tersebut.

Kendati demikian, seluruh dokumen dasar, persyaratan administrasi, hingga instrumen pengujian diklaim telah rampung disiapkan. Mengingat instruksi langsung dari Wali Kota Samarinda agar tidak ada satupun celah administratif yang terlewat, pihak PUPR memilih berhati-hati dan menghormati penuh arahan tim ahli.

“Pesan Pak Wali jangan sampai ada satu persyaratan administrasi yang terlewatkan,” tegasnya. Selain merampungkan urusan birokrasi dan sertifikasi, Pemkot Samarinda rupanya tidak tinggal diam menghadapi ancaman alam di sekitar lokasi proyek. Mengingat kontur wilayah yang berisiko, struktur fisik terowongan dirancang dengan mitigasi bencana yang matang.

Hendra memaparkan, bagian mulut terowongan telah sengaja diperpanjang dengan struktur yang disamakan persis seperti bagian dalam. Langkah ini diambil agar potensi material longsor dari atas tebing tidak langsung menutup akses keluar-masuk kendaraan.

“Kita kan sudah memanjangkan mulutnya nih. Sebenarnya dengan memanjangkan mulut itu adalah salah satu bagian dari antisipasi longsoran. Pun seandainya nanti masih ada longsoran lagi, itu tidak akan sampai menutup mulut terowongannya,” terangnya.