Anggaran Terbatas, Samarinda Ulu Dahulukan Infrastruktur Mendesak dan Kebutuhan Warga

SAMARINDA – Keterbatasan anggaran pembangunan pada 2026 membuat Kecamatan Samarinda Ulu harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan direalisasikan. Tidak semua usulan masyarakat bisa langsung diakomodasi, sebab pemerintah kecamatan terlebih dahulu memprioritaskan program mandatori yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

Kepada awak media, Camat Samarinda Ulu Sujono mengungkapkan, program mandatori menjadi kewajiban yang harus didahulukan sebelum pemerintah mengakomodasi usulan pembangunan lainnya berdasarkan hasil kesepakatan warga. Sejumlah program yang masuk dalam kategori tersebut di antaranya pemberian makanan tambahan (PMT), BPJS, honor transportasi kader Posyandu, hingga sosialisasi pemilahan sampah.

“Mandatori itu harus diutamakan dulu. Mengingat pendanaan 2026 ini ada efisiensi anggaran, sehingga tidak bisa seluruh program dibiayai 100 persen. Setelah itu, sisanya baru kita sesuaikan dengan skala prioritas,” Ungkap Sujono kepada awak media. Senin (9/11/2026).

Di luar program mandatori, Sujono menyebutkan pembangunan fisik tetap menjadi perhatian, terutama fasilitas umum yang kondisinya membutuhkan penanganan segera. Perbaikan drainase yang rusak dan jalan berlubang menjadi beberapa kebutuhan yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan prioritas.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan setiap wilayah di Samarinda Ulu tidak bisa disamaratakan. Karakteristik lingkungan antara kawasan perkotaan dan wilayah pinggiran memiliki persoalan yang berbeda. Di kawasan perkotaan, misalnya, kondisi jalan dan drainase di sejumlah lingkungan relatif sudah memadai. Karena itu, kebutuhan masyarakat bisa bergeser pada fasilitas pendukung lainnya, seperti penerangan jalan umum (PJU) di gang-gang maupun kamera pengawas atau CCTV untuk menunjang keamanan lingkungan.

“Kalau di perkotaan mencari kebutuhan fisik kadang agak sulit karena jalan dan drainase sudah bagus. Mungkin masyarakat membutuhkan PJU atau CCTV untuk pengamanan lingkungan. Silakan diusulkan melalui rembuk warga,” Jelas Sujono. Kendati demikian, Sujono menambahkan, usulan masyarakat tetap harus mempertimbangkan program mandatori yang telah ditetapkan Pemerinta kota (Pemkot) Samarinda. (adv/diskominfo/smd)