Disdikbud Samarinda Tindaklanjuti Lima Laporan Dugaan Pungutan Sekolah, Hak Orang Tua Jadi Perhatian

SAMARINDA – Hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak harus berjalan seiring dengan perlindungan orang tua dari beban pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, transparansi pengelolaan anggaran sekolah dan kepatuhan terhadap aturan menjadi perhatian penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menyusul munculnya sejumlah laporan dugaan pungutan di lingkungan satuan pendidikan.

Disdikbud Samarinda mencatat telah menerima lima laporan dugaan pungutan dari sekolah berbeda. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keluhan orang tua siswa terkait permintaan pembayaran sebesar Rp100 ribu untuk sampul rapor dan foto siswa di salah satu sekolah wilayah Samarinda Utara. 

Kepada awak media, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Eko Suprayetno, menegaskan setiap laporan yang masuk, baik melalui pengaduan langsung, edaran sekolah maupun pesan WhatsApp, menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihaknya. "Setiap informasi yang kami terima akan kami telusuri. Jika ditemukan adanya penyimpangan, sekolah akan kami panggil untuk dilakukan pembinaan dan penertiban. Bahkan, apabila terbukti ada biaya yang dibebankan tidak sesuai ketentuan, kami minta agar uang tersebut dikembalikan kepada orang tua," tegas Eko, Kamis (12/11/2026).

Ia mengungkapkan, kebutuhan sampul rapor dan ijazah telah memiliki ketentuan pembiayaan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sehingga tidak semestinya kembali dibebankan kepada orang tua siswa. 

Besaran pembiayaan sampul rapor dan ijazah juga telah diatur pemerintah kota dalam kisaran Rp30 ribu hingga Rp50 ribu. Menurut Eko, munculnya praktik pembebanan biaya tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan pemahaman terhadap surat edaran pemerintah daerah. "Ketentuan pembiayaan sudah diatur dan sekolah harus mematuhinya. Jangan sampai kebutuhan yang semestinya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan justru dialihkan kepada orang tua siswa," ungkapnya.

Untuk mencegah kesalahpahaman serupa, Eko berencana mengevaluasi dan menyempurnakan surat edaran terkait larangan pungutan di lingkungan sekolah. Menurutnya, aturan tersebut harus dipahami secara menyeluruh dan tidak hanya diterapkan pada masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tetapi juga selama berlangsungnya kegiatan pendidikan. 

"Kami akan mengevaluasi kembali surat edaran tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Penegasannya harus jelas bahwa larangan pungutan berlaku sepanjang proses pendidikan, bukan hanya ketika penerimaan murid baru," Jelas Eko. Selain persoalan sampul rapor, Eko juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tidak membebankan kebutuhan sekolah kepada peserta didik melalui mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan. 

Larangan tersebut mencakup penjualan buku pelajaran, bahan ajar, seragam, pungutan untuk bimbingan belajar tambahan, maupun permintaan pembayaran lain yang tidak memiliki dasar sesuai aturan. 

Namun, Eko membedakan pungutan yang diinisiasi pihak sekolah dengan bantuan sukarela dari paguyuban orang tua murid. Dukungan seperti penyediaan kipas angin, pengecatan meja, atau peningkatan kenyamanan ruang kelas tetap dimungkinkan selama benar-benar merupakan inisiatif dan kesepakatan bersama, tanpa paksaan maupun kewajiban bagi orang tua. 

"Yang tidak boleh adalah sekolah secara langsung meminta, membuat proposal, atau mewajibkan orang tua membeli kebutuhan tertentu, termasuk melalui koperasi sekolah. Kalau ada inisiatif bantuan dari paguyuban, sifatnya harus sukarela dan tidak boleh memberatkan keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi," Tegasnya. Di sisi pengawasan, Eko juga menambahkan pihaknya menghadapi tantangan keterbatasan jumlah tenaga pengawas sekolah. Saat ini, Samarinda hanya memiliki 14 pengawas untuk mengawasi 214 satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai sekitar 52 orang.