SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan upaya penanganan banjir di Kota Samarinda terus berjalan meski bencana serupa masih melanda sejumlah wilayah. Hal ini disampaikan menyusul genangan yang kembali terjadi pasca hujan deras dengan intensitas tinggi Rabu, 22 Oktober 2025 lalu.
Andi Harun menyampaikan penanganan banjir tidak berhenti dan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Ia juga memastikan koordinasi lintas lembaga dan wilayah berjalan aktif, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“DPRD Samarinda sempat bertemu dengan Pak Bupati Kukar, dan disampaikan bahwa Kutai Kartanegara bersedia membangun kolam retensi di daerah setelah APT Pranoto, tepatnya di perbatasan Kukar-Samarinda,” jelasnya.
Selain kolam retensi di perbatasan, Pemkot Samarinda juga telah mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Semua usulan tersebut, kata Andi Harun, berfokus pada upaya pengendalian banjir di wilayah Sungai Karang Mumus dan sekitarnya.
“Semua usulan yang kami ajukan itu 100 persen untuk pengendalian banjir. Kita masih membutuhkan pembangunan sheet pile di Karang Mumus sekitar Rp 900 miliar, belasan pompa air, rumah pompa, dan beberapa kolam retensi tambahan di sistem Sungai Karang Mumus,” paparnya.
Selain itu, Andi Harun menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengusulkan optimalisasi kapasitas tampung Waduk Benanga agar volume air yang dapat ditahan lebih besar. Ia menjelaskan, proyek tersebut termasuk dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV, sedangkan pemerintah kota dan provinsi menangani bagian lain yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti faktor cuaca ekstrem yang turut memperparah kondisi banjir di Samarinda. Berdasarkan laporan yang diterimanya, curah hujan yang turun pada 22 Oktober mencapai 193 mililiter per detik, lebih tinggi dibanding peristiwa pada Februari dan Maret lalu yang hanya 180 ml/detik.
“Ini di luar anomali,” ungkapnya.
Meski begitu, mantan Anggota DPRD Kaltim tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena penanganan banjir belum sepenuhnya tuntas.
“Lebih dari itu tentu saya harus minta maaf atas belum selesainya kegiatan penanggulangan banjir. Tapi satu yang kami pastikan bahwa kita terus bergerak, terus melakukan kegiatan dan tidak akan pernah berhenti terhadap prioritas ini,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan banjir, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota, dapat menjalankan perannya secara optimal.
“Mudah-mudahan semua circle berjalan sesuai dengan fungsinya. Pemerintah pusat melalui BWS, pemerintah provinsi, dan kami di kota terus bergerak bersama,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria