SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengakui tengah menghadapi fase shock fiscal menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Merespons kegelisahan publik, Wali Kota Andi Harun memberikan sikap tegas, menjadikan pemangkasan ini sebagai momentum untuk melakukan efisiensi belanja besar-besaran, bukan panik.
Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk "Strategi Kaltim Melanjutkan Pembangunan di Tengah Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD)" yang digelar di Gedung Serba Guna Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, Rabu (26/11/2025).
Efisiensi Bukan Pemotongan Hak Pegawai
Wali Kota Andi Harun, yang hadir sebagai narasumber utama, memulai diskusinya dengan analogi kuat. Ia menyebut pemerintahan ibarat pesawat yang ditenagai oleh dua mesin: public sector engine dan private sector engine.
“Ketika dipangkas, daerah memang terguncang. Tapi, ini bukan alasan untuk panik,” ujarnya. Ia mengakui bahwa pemangkasan TKD, termasuk hilangnya Dana Insentif Daerah (DID) yang sebelumnya menopang program strategis Samarinda, menyebabkan kegelisahan. Namun, alih-alih panik atau marah, respons Wali Kota justru mengejutkan.
"Saya bilang, jangan panik, jangan marah. Ini momentum evaluasi diri.”
Andi Harun menegaskan bahwa efisiensi yang ia maksud bukanlah pemotongan gaji atau Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pegawai, apalagi menghambat pelayanan. Sebaliknya, efisiensi adalah merapikan belanja yang tidak perlu agar program prioritas tetap berjalan optimal.
Dari evaluasi internal yang dilakukan, terungkap fakta mencengangkan: anggaran makan-minum di lingkup Pemkot Samarinda mencapai Rp98 miliar. Dengan kalimat lugas, Wali Kota Andi Harun mempertanyakan urgensi angka tersebut dan menegaskan bahwa pos belanja ini akan menjadi target utama pemangkasan.
“Memang tidak bisa rapat tanpa snack? Bisa saja ditunda. Ini bukan memangkas hak, ini efisiensi,” tegasnya.
Selain makan-minum, efisiensi juga akan menyasar pos belanja seperti perjalanan dinas dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang sudah bisa digantikan di era digital. Mengutip masa lalu di mana APBD Kaltim pada tahun 1999 hanya Rp700 miliar namun pembangunan tetap berjalan, Andi Harun menyimpulkan bahwa kekuatan pembangunan tidak melulu ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kualitas tata kelolanya. “Apa guna kita punya uang banyak, jika tidak kembali untuk rakyat?” tandasnya.
Di tengah guncangan fiskal, Pemerintah Kota Samarinda memilih langkah tenang, menyusun napas belanja, dan memastikan "mesin publik" tetap menyala dengan bahan bakar yang lebih hemat. (*)
Editor : Indra Zakaria