TANJUNG REDEB – Terkait dengan adanya polemik tentang anggaran pembinaan olahraga senilai Rp 3 miliar maupun dana oprasional KONI Rp 1 miliar yang sampai saat ini tak kunjung cair, ditanggapi Kepala Bidang Olahraga Dispora Berau, Nuransyah.
Untuk tahun 2023 menurutnya, masih dalam transisi peralihan anggaran pembinaan olahraga yang sebelumnya dikelola oleh KONI ke Dispora Berau. Sehingganya, ada beberapa kendala yang dihadapi.
Dikatakannya, bahwa total anggaran pembinaan olahraga yang dikelola Dispora tahun 2023 di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kurang lebih Rp 3 miliar berbentuk hibah dalam satu rekening. "Yang jadi persoalan kemudian, jika langsung diberikan ke cabor anggaran pembinaannya, akan kesulitan dalam pembuatan SP2D (Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana)," katanya.
Karena tidak bisa, maka pihaknya mencoba menggunakan skema pergeseran anggaran, dengan memecah mata anggaran. Seperti rekening perjalanan dinas, uang saku, pembinaan olahraga, dan sejumlah pergeseran anggaran lainnya.
"Tapi itu harus terpecah menjadi 15 rekening. Tapi menurut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), itu tidak masuk dalam pergeseran, karena melanggar aturan," ujarnya.
Lantaran skema pergeseran tidak bisa dilakukan, maka pihaknya mencari opsi lain, yakni melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan 2023. Hanya lanjut Nuransyah, jika melalui APBD Perubahan, konsekuensinya kegiatan yang dilakukan cabor sebelumnya, seperti event Pra PON maupun Kejurprov, biayanya tidak bisa diganti. "Sampai saat ini kami belum bisa menemukan pola yang tepat, agar kegiatan cabor yang sudah dilaksanakan itu dapat terganti. Tapi, itu masih tetap kami upayakan, agar kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat terganti," jelasnya.
Sementara, untuk 2024 mendatang, penyaluran dana pembinaan olahraga dipastikannya sudah bisa berjalan efektif. Dimana, setiap cabor bisa mengajukan proposal ke Dispora ketika ingin mengikuti turnamen atau mengadakan kegiatan. "Jadi cabor yang mengajukan proposal, nanti Dispora yang akan membiayainya," katanya.
Dirinya menegaskan, untuk pencairan dana cabor, pihaknya harus ekstra hati-hati, agar tidak melanggar regulasi yang telah ditentukan undang-undang. "Kami juga harus berhati-hati dengan masalah ini. Apalagi ini berkaitan anggaran," ujarnya.
Sementara saat ditanya terkait dengan anggaran KONI, Nuransyah juga membenarkan bahwa anggaran operasional KONI Berau Rp 1 miliar memang belum dicairkan. Sebab, berdasarkan arahan Bupati Berau Sri Juniarsih saat pelantikan beberapa waktu lalu, KONI Berau diminta melakukan rekonsiliasi lebih dulu dengan cabor yang menolak hasil Musorkab KONI 2023 lalu. " Itu salah satu pertimbangannya. Jadi harus rekonsiliasi dulu," pungkasnya. (aky/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
