
SAMARINDA–Dilema menggelayuti tim sepak takraw Kaltim jelang babak kualifikasi (BK) pekan olahraga nasional (PON) di Jepara, Jawa Tengah, 26–31 Oktober. Itu lantaran dua atlet dan seorang pelatih asal Berau, terancam tidak bisa ikut serta memperkuat tim Bumi Etam.
Itu buah dari pro-kontra yang bergulir di kepengurusan Pengurus Kabupaten (Pengkab) PSTI Berau. Untuk diketahui, menurut Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kaltim, kini Pengurus Kabupaten (Pengkab) PSTI Berau dipimpin oleh M Ichsan Rapi pada periode 2023–2027. Namun, menurut informasi yang dihimpun, KONI Berau masih mengakui eksistensi Pengkab PSTI Berau periode 2021–2025 yang dipimpin Adji Bachrul Hadi.
“Padahal kepengurusan yang dipimpin Adji Bachrul sudah dibekukan oleh Pengprov PSTI Kaltim sejak 10 Oktober 2022,” jelas Sekretaris Pengprov PSTI Kaltim Darmin Shaleh Balfas.
Kepengurusan Ichsan Rapi sempat diakui sebagai peserta dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Berau, 19 Februari 2023. “Namun, belakangan, KONI Berau meminta agar kepengurusan Adji Bachrul dikembalikan, serta SK (surat keputusan) kepengurusan Ichsan Rapi dibatalkan. Apa dasar KONI Berau bisa mengambil langkah seperti itu?”
Padahal, pihaknya telah menegaskan bahwa kepengurusan Adji Bahrul tidak berlaku lagi. Dan, mereka mengakui kepengurusan yang dipimpin Ichsan Rapi. “Itu sudah kami sampaikan secara tertulis dalam surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2023,” imbuh Darmin.
Dia berharap, KONI Berau bisa tegas kepada administrasi organisasi di bawah naungannya. Sebab, kini dua atlet dan seorang pelatih mereka yang diproyeksikan mewakili Kaltim di BK PON, terancam tidak bisa ikut, lantaran karut-marut tersebut. “Sangat disayangkan kalau ini dibiarkan, karena akan berpengaruh kepada kekuatan Kaltim di event nasional nanti.”
“Apabila karena ini kemudian berakibat dua atlet Berau dan seorang pelatihnya tidak bisa melengkapi kerangka tim sepak takraw Kaltim di BK PON, berarti KONI Berau tidak mendukung prestasi sepak takraw Berau dan Kaltim pada umumnya,” tegas Darmin. Menurut hematnya, demi menjaga nama baik Bumi Batiwakkal, bupati harus turut mempertanyakan hal tersebut kepada KONI Berau. (ndy/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

