Wabup Abdul Waris Dorong Kerja Sama Pangan Antar Daerah untuk Jaga Harga di PPU

PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperluas kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat hubungan pasokan pangan dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan di Hotel Novotel Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin hadir didampingi Asisten II Hadi Saputro serta sejumlah kepala dan staf perangkat daerah yang tergabung dalam TPID PPU. Kegiatan tersebut juga diikuti TPID Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.

Mengusung tema “Memperkuat Sinergi TPID dan Perluasan Kerja Sama Antar Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi yang Berkelanjutan”, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Abdul Waris mengatakan, kerja sama antar daerah menjadi langkah penting bagi PPU karena sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, termasuk Sulawesi dan Pulau Jawa.

“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan harga maupun kekurangan beberapa bahan pokok, kondisi masyarakat PPU sejauh ini tetap kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pasar murah yang sering dilaksanakan Bank Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama ini, masyarakat Penajam tidak mengalami kekurangan bahan pokok,” ujar Abdul Waris.

Ia secara khusus menyoroti potensi kerja sama dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pemasok komoditas hortikultura ke Kalimantan Timur.

Sejumlah komoditas seperti bawang, cabai, dan kol menjadi bagian dari pasokan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Balikpapan dan PPU. Menurutnya, kerja sama dengan daerah produsen dapat membantu memperkuat kelancaran distribusi sekaligus menjaga ketersediaan komoditas di pasar.

Karena itu, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Antar Daerah (KAD) diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih konkret.