BALIKPAPAN-Pemerintah menyiapkan dana bagi hasil (DBH) Sawit senilai Rp 3,4 triliun yang akan dikucurkan kepada daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan, aturan soal transfer DBH Sawit tersebut tertuang dalam PP 38 Tahun 2023 yang diteken 24 Juli 2023 kemarin. Hanya saja, Ismiati menyebut bisa memastikan nominal yang akan diperoleh dari Kaltim dari pemerintah. "Kementerian Keuangan yang akan menghitung (DBH) Sawit, kita tunggu saja keputusan Kementerian Keuangan," kata Ismiati.
Yang jelas, lanjut Ismiati, nominal transfer DBH Sawit tersebut nantinya akan didistribusikan ke daerah penghasil, daerah perbatasan hingga Pemerintah Provinsi Kaltim. Persentase pembagian DBH Sawit tersebut tertuang di Pasal 5 Ayat 1 PP Nomor 38 Tahun 2023.
"Pembagiannya 20 persen untuk pemerintah provinsi, 60 persen untuk daerah penghasil dan 20 persen untuk daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil," kata Ismiati di sela Rakor Bapenda, Senin (31/7) di Balikpapan.
Masih berdasarkan PP 38 Tahun 2023, sejumlah indikator menjadi patokan besaran alokasi DBH Sawit yang diterima daerah, seperti luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit dan atau indikator lain yang ditetapkan menteri.
Pemerintah daerah, kata Ismiati mesti segera menyiapkan payung hukum agar transfer DBH sawit ini bisa tercatat sebagai pendapatan daerah.
Ismiati juga berharap, transfer DBH Sawit dapat terealisasi dalam waktu dekat pada tahunn ini, sehingga bisa tercatat sebagai pendapatan. Sebab, besaran DBH Sawit ini sudah dialokasikan oleh Kemenkeu. Jika tak ditransfer, dana malah berpotensi menjadi SiLPA.
"Kami berharap bisa cepat sehingga bisa diakomodir sebagai penerimaan dan dapat dialokasikan sebagai belanja," tuntas dia. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan