PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sejumlah lahan berstatus idle atau belum dimanfaatkan secara optimal mulai diinventarisasi untuk dibuka peluang penyewaan kepada pihak ketiga.
Langkah ini menyasar berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Perum Bulog. Dengan skema pemanfaatan yang tepat, aset yang sebelumnya belum menghasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
Kepala Bidang Aset BKAD PPU, Ika Yanuaris Afniatin, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengidentifikasi lahan yang berpotensi dimanfaatkan secara produktif. Pendataan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan fungsi utama aset pemerintah.
“Aset idle ini sedang kita gali peluangnya bersama OPD terkait. Prinsipnya, jika belum digunakan untuk pelayanan publik utamanya maupun penyelenggaraan pemerintahan, tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk sektor produktif lain yang dapat menghasilkan PAD,” ujar Ika, Senin (17/8/2026).
Pemanfaatan aset daerah tersebut bukan sekadar rencana. Salah satu bentuk kerja sama yang telah berjalan adalah penyewaan lahan milik Dinas Pertanian kepada Perum Bulog. Skema ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset sekaligus membuka peluang penerimaan baru.
Selain menyasar lembaga atau perusahaan besar, Pemkab PPU juga memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Salah satunya melalui penyediaan area pojok kuliner di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB), yang saat ini menampung sekitar 15 lapak pedagang UMKM.
Menurut Ika, pemanfaatan aset untuk kegiatan usaha perlu dilakukan secara terukur agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengganggu fungsi utama fasilitas milik pemerintah.
Adapun penetapan tarif pemanfaatan lahan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut saat ini juga tengah dalam proses revisi.
“Dasar penetapan tarifnya sudah diatur dalam Perda 1/2024. Untuk pemanfaatan tanah jualan pedagang, tarif retribusi yang dikenakan adalah sebesar Rp5.000 per meter persegi,” jelas Ika.
BKAD PPU berharap inventarisasi dan optimalisasi aset dapat terus diperluas ke berbagai wilayah. Dengan begitu, lahan yang belum dimanfaatkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus memperkuat sumber PAD, tanpa mengesampingkan kebutuhan pelayanan publik. (kim/adv)
Editor : Wawan