PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) lebih dari Rp100 juta untuk mendukung operasional penanganan dampak El Niño. Dana tersebut dicairkan setelah anggaran reguler Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU dinilai tidak lagi mencukupi kebutuhan di lapangan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pencairan dana darurat itu didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
“Karena anggaran operasional reguler BPBD sudah tidak mencukupi dan sifatnya mendesak, kita proses pencairan BTT. Nilainya sekitar Rp 100 juta,” ungkap Muhajir, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar personel gabungan yang bertugas menangani dampak bencana. Kebutuhan itu meliputi konsumsi petugas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional lintas instansi.
Penanganan di lapangan melibatkan sejumlah unsur, di antaranya BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Polres PPU, serta Kodim 0913/PPU.
Muhajir menjelaskan, besaran anggaran yang dicairkan telah melalui proses verifikasi bersama Kepala BPBD dan tim teknis. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah personel yang bertugas, kendaraan operasional yang digunakan, serta kebutuhan BBM setiap hari.
Dengan perhitungan tersebut, penggunaan dana diharapkan sesuai kebutuhan riil selama masa penanganan darurat, bukan berdasarkan perkiraan tanpa perincian.
Untuk mencegah pembiayaan ganda, pengelolaan anggaran penanganan dampak El Niño dipusatkan melalui BPBD sebagai koordinator utama. Skema ini berlaku bagi kebutuhan operasional lintas instansi yang terlibat dalam penanganan di lapangan.
“Instansi lain seperti Dinas Pertanian yang menurunkan Satgas tidak perlu menganggarkan sendiri. Semua kebutuhan logistik, BBM, hingga perbaikan ringan peralatan diakomodir penuh melalui BPBD,” jelas Muhajir.
Ia menambahkan, penggunaan BTT mengikuti masa penetapan status tanggap darurat. Apabila masa penanganan berakhir dan masih terdapat sisa dana, anggaran tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah.
Sebaliknya, jika ancaman bencana berlanjut sementara alokasi yang tersedia telah habis, BPBD dapat mengajukan tambahan dana. Usulan tersebut akan kembali diperiksa dan diverifikasi sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Dukungan anggaran ini diharapkan menjaga kelancaran operasional personel gabungan dalam menghadapi dampak El Niño di PPU, terutama untuk memenuhi kebutuhan logistik dan mobilitas selama penanganan di lapangan. (kim/adv)
Editor : Wawan