PROKAL.co, PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengucurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) lebih dari Rp 100 juta untuk mendukung operasional penanganan dampak El Niño. Dana tersebut dicairkan setelah anggaran reguler Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU dinilai tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pencairan dana darurat itu didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
“Karena anggaran operasional reguler BPBD sudah tidak mencukupi dan sifatnya mendesak, kita proses pencairan BTT. Nilainya sekitar Rp100 juta,” ungkap Muhajir saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2026).
Menurut Muhajir, anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar personel gabungan yang bertugas menangani dampak El Niño. Tim lintas sektor yang terlibat meliputi BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Polres PPU, serta Kodim 0913/PPU.
Kebutuhan operasional yang dibiayai mencakup konsumsi petugas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional masing-masing instansi. Perhitungan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil selama penanganan di lapangan.
“Fokusnya pada logistik berupa makan minum petugas serta bahan bakar minyak (BBM) armada operasional lintas instansi. Semua kita hitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.
Muhajir menjelaskan, penetapan nilai anggaran tersebut melalui proses verifikasi bersama Kepala BPBD PPU dan tim teknis. Pemerintah daerah memperhitungkan jumlah personel yang bertugas, armada kendaraan yang digunakan, hingga perkiraan kebutuhan BBM setiap hari.
Untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan, pengelolaan anggaran penanganan El Niño dipusatkan melalui BPBD sebagai koordinator utama. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan operasional lintas instansi dapat dikoordinasikan dalam satu pengelolaan.
“Instansi lain seperti Dinas Pertanian yang menurunkan Satgas tidak perlu menganggarkan sendiri. Semua kebutuhan logistik, BBM, hingga perbaikan ringan peralatan diakomodasi penuh melalui BPBD,” jelas Muhajir.
Ia menambahkan, penggunaan dana BTT dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan durasi penetapan status tanggap darurat. Apabila masih terdapat sisa anggaran setelah masa penanganan berakhir, dana tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.
Sebaliknya, jika ancaman El Niño berlanjut dan anggaran yang tersedia telah habis, BPBD dapat mengajukan tambahan dana. Usulan tersebut nantinya akan kembali melalui proses verifikasi berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan.
Dukungan anggaran ini diharapkan dapat menjaga kelancaran operasional tim gabungan dalam mengantisipasi dan menangani dampak bencana hidrometeorologi di wilayah PPU. (kim/adv)
Editor : Wawan