PROKAL.co, PENAJAM – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Penajam Paser Utara (PPU) bakal memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten PPU terpilih sebagai salah satu dari 114 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi daerah percontohan atau piloting nasional Perluasan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026.
Melalui program tersebut, penyaluran bansos di PPU akan diarahkan terintegrasi dengan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Portal Perlinsos. Transformasi ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih akurat, transparan dan tepat sasaran.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Andi Bachtiar Latief, mengatakan Pemkab PPU telah menyiapkan langkah konkret dengan membentuk Tim Pelaksana Daerah yang dituangkan dalam rancangan Keputusan Bupati PPU.
Langkah tersebut mendapat dukungan Bupati PPU Mudyat Noor dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Bupati untuk mempercepat integrasi layanan di lapangan.
“Penyaluran bansos ke depan akan terintegrasi langsung dengan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Portal Perlinsos,” ujar Bachtiar, Minggu (23/8/2026).
Program yang dijalankan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) tersebut menempatkan Kalimantan Timur dalam batch 2, bersama dua daerah lainnya, yakni Kutai Timur dan Samarinda.
Menurut Bachtiar, penerapan sistem digital tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, Pemkab PPU membagi pelaksanaan program ke dalam empat sub-tim dengan tugas berbeda.
Tim Operasional dikoordinasikan Kepala Dinas Sosial PPU dan melibatkan BPS, camat, lurah hingga kepala desa. Tim ini bertugas mendampingi implementasi program di tingkat lapangan.
Kemudian Tim Aduan atau Helpdesk dipimpin Kepala Disdukcapil PPU untuk menangani pusat pengaduan, termasuk keluhan terkait registrasi IKD maupun Portal Perlinsos.
Sementara Tim Komunikasi Publik berada di bawah koordinasi Kepala Diskominfo PPU. Tim ini bertugas menyiapkan strategi edukasi kepada masyarakat, menangani isu disinformasi serta membangun kemitraan dengan media.
Adapun Tim Evaluasi dan Koordinasi Kebijakan dipimpin Kepala Bapelitbang PPU bersama Inspektur Daerah. Tim tersebut bertugas mengawal manajemen risiko sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala.
Transformasi digital perlindungan sosial ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam struktur pelaksanaannya, Bupati PPU ditetapkan sebagai Koordinator Umum, sedangkan Wakil Bupati PPU sebagai Wakil Koordinator Umum.
Persiapan implementasi juga telah dilakukan. Dinas Sosial PPU bersama Disdukcapil, Diskominfo dan BPS sebelumnya menggelar rapat pematangan uji coba dan pendataan di Kantor Dinsos PPU, Kamis (20/8/2026).
Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan periode Agustus hingga September menjadi fase penting dalam pelaksanaan piloting nasional tersebut.
Pihaknya mempercepat pemantapan pembagian tugas antarlembaga agar penerapan sistem baru dapat berjalan sesuai target.
“Pelaksanaan ini kami matangkan agar target penyaluran bansos yang lebih akurat, transparan dan tepat sasaran dapat segera terwujud,” kata Ainie.
Dengan masuknya PPU sebagai daerah percontohan nasional, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyiapkan sistem dan perangkat digital, tetapi juga memastikan masyarakat memahami mekanisme baru tersebut. Edukasi dan kesiapan aparatur di tingkat desa hingga kelurahan menjadi bagian penting agar transformasi digital bansos tidak berhenti pada sistem, tetapi benar-benar mempermudah masyarakat penerima manfaat. (kim/adv)
Editor : Wawan