PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat prioritas belanja daerah di tengah tekanan fiskal akibat belum optimalnya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Suntikan dana sebesar Rp18 miliar dari pemerintah pusat akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD sebelumnya.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara cermat agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Anggaran tersebut difokuskan untuk menutupi sisa kewajiban Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum terakomodasi dalam penganggaran APBD sebelumnya,” kata Mudyat, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan program yang dapat dilaksanakan. Pemenuhan kewajiban pelayanan dasar menjadi perhatian utama, sedangkan rencana pembangunan fisik baru perlu disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
“Fokus utama kami adalah mengamankan belanja yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Untuk program fisik atau pembangunan infrastruktur baru, kami harus mengkaji ulang dan menyesuaikan secara cermat dengan sisa kemampuan kapasitas keuangan daerah,” tambahnya.
Mudyat juga meluruskan spekulasi mengenai penggunaan DBH untuk membiayai belanja pegawai, termasuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer.
Ia menjelaskan bahwa DBH memiliki mekanisme dan ketentuan pengalokasian tersendiri, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen transfer pusat yang turut mendukung kebutuhan pendanaan pemerintah daerah.
“Dana DBH memiliki peruntukan khusus dan tidak termasuk ke dalam komponen belanja pegawai yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” jelasnya.
Di luar persoalan DBH, Mudyat turut menyoroti potensi tekanan tambahan terhadap keuangan daerah akibat skema penghitungan transfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia mempertanyakan apakah formula yang diterapkan telah memperhitungkan dampaknya terhadap daerah yang memiliki wilayah desa.
Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan alokasi anggaran desa perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan beban tambahan terhadap kemampuan fiskal kabupaten.
“Kami mempertanyakan apakah rumus hitung-hitungan dari Kemenkeu sudah memperhitungkan dampak ini secara matang. Bagi daerah yang memiliki wilayah desa, skema 10 persen tersebut justru berpotensi memotong komponen DAU daerah itu sendiri dan memicu kendala anggaran baru,” tegasnya.
Pemkab PPU berharap pengelolaan anggaran secara selektif dapat menjaga kesinambungan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap alokasi belanja sesuai ketentuan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kesehatan keuangan daerah. (kim/adv)
Editor : Wawan