PROKAL.co, Penajam – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengalihkan upaya pembiayaan kelanjutan pembangunan RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek yang membutuhkan dana lebih dari Rp300 miliar itu sebelumnya direncanakan menggunakan APBD PPU.
Direktur RSUD RAPB PPU, dr. Lukasiwan Eddy Saputro, mengatakan Bupati PPU Mudyat Noor tetap berupaya memperjuangkan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut sejak awal masa kepemimpinannya. Upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk menemui Wakil Menteri Kesehatan serta menjalin dukungan melalui komisi yang membidangi kesehatan di DPR RI.
“Beliau memang sudah menanyakan itu. Bahkan sampai berusaha memperjuangkan melalui DPR RI,” kata dr. Lukas saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, dari sisi perencanaan, proyek pembangunan RSUD RAPB sebenarnya telah memiliki kesiapan dasar. Lahan telah tersedia, sedangkan dokumen Detail Engineering Design (DED) dan hasil peninjauan ulang Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Dinas PUPR PPU pada 2024 memperkirakan kebutuhan dana mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Namun, kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat Pemkab PPU tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD untuk membiayai proyek tersebut. Karena itu, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi salah satu jalan yang terus diupayakan.
Lukas menyebut, Kementerian Kesehatan telah memberikan tanggapan bahwa usulan pembangunan tersebut sudah ditampung. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan, terlebih pemerintah pusat saat ini juga menerapkan kebijakan efisiensi belanja di berbagai kementerian.
“Tanggapan dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa usulan tersebut telah ditampung, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional juga di berbagai kementerian,” ujarnya.
Terkait desain bangunan yang sebelumnya direncanakan terdiri dari empat lantai, Lukas mengatakan kemungkinan penyesuaian masih terbuka. Pemkab PPU akan menyesuaikan desain dengan besaran bantuan yang nantinya disetujui pemerintah pusat, apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan perencanaan awal.
Penyesuaian dapat dilakukan melalui peninjauan kembali gambar desain dan volume sejumlah ruangan. Namun, langkah tersebut tetap harus mempertahankan fungsi utama rumah sakit agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.
“Misalnya bantuannya tidak sesuai dengan gambar yang ada, tentunya kita harus berani mereview gambar, menyesuaikan anggaran yang ada dengan tidak meninggalkan fungsi daripada bangunan tersebut,” terangnya.
Ia mencontohkan, penyesuaian dapat dilakukan pada kapasitas atau volume ruangan tertentu, termasuk ruang operasi. Sebaliknya, fasilitas vital seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan fungsi pelayanan utama harus tetap tersedia.
“Yang penting adalah tidak mengubah fungsi daripada bangunannya. Misalnya IGD-nya jangan sampai ditiadakan,” tegasnya.
Dengan kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, kepastian dukungan APBN menjadi faktor penting bagi kelanjutan proyek tersebut. Pemkab PPU kini mengandalkan proses lobi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, sembari membuka peluang penyesuaian desain tanpa mengurangi fungsi esensial rumah sakit. (kim/adv)
Editor : Wawan