PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai membuka opsi baru untuk memperkuat ketersediaan air baku di tengah kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Salah satunya dengan mengkaji teknologi desalinasi untuk mengolah air laut menjadi air baku hingga berpotensi dimanfaatkan sebagai air konsumsi.
Gagasan tersebut muncul dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) PPU. Opsi itu dinilai relevan mengingat PPU memiliki wilayah pesisir yang luas dan sumber air laut yang melimpah.
Sekretaris Bappelitbang PPU, Arif Afandi, mengatakan desalinasi bukan hal yang mustahil untuk diterapkan. Namun, teknologi tersebut membutuhkan investasi besar sehingga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam program tanpa melalui kajian yang matang.
“Opsi ini memang sangat strategis untuk depannya. Namun, dari sisi anggaran tentu sangat tinggi,” kata Arif, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, teknologi pengolahan air laut telah diterapkan di berbagai negara maupun sejumlah perusahaan nasional. Dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan terhadap sumber air baku alternatif juga semakin penting untuk diperhitungkan.
Meski demikian, Pemkab PPU masih perlu menghitung berbagai aspek sebelum menentukan apakah desalinasi layak diterapkan. Kajian tersebut mencakup aspek teknis, kebutuhan kapasitas, teknologi yang digunakan hingga kemampuan fiskal daerah.
Arif menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan desalinasi sebagai solusi tanpa mengetahui biaya dan kemampuan pengoperasiannya dalam jangka panjang.
“Yang jelas kita buatkan kajiannya dulu secara teknis, apakah itu memungkinkan bisa dilakukan, kemudian dari sisi fiskalnya tersedia. Yang penting kita sudah buatkan rencana desainnya, kemudian Feasibility Study-nya dulu,” jelasnya.
Selain air laut, Pemkab PPU juga melihat potensi lubang bekas tambang milik PT PPC sebagai alternatif sumber air baku.
Namun, opsi tersebut juga tidak serta-merta dapat dimanfaatkan. Pemerintah perlu memastikan kualitas air melalui penelitian dan pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan zat di dalamnya, terutama kemungkinan adanya bahan kimia yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
Persoalan teknis lainnya adalah lokasi. Jika bekas lubang tambang tersebut nantinya dinilai layak sebagai sumber air baku, pemerintah masih harus memperhitungkan jarak lokasi dengan kawasan permukiman yang diperkirakan mencapai sekitar 12 kilometer.
Ketersediaan jaringan perpipaan, instalasi pengolahan serta biaya distribusi juga menjadi bagian dari kajian yang harus dihitung sejak awal.
Arif mengatakan seluruh alternatif tersebut masih berada pada tahap pengkajian. Pemerintah ingin memastikan solusi yang dipilih nantinya tidak hanya mampu menjawab kebutuhan air saat ini, tetapi juga dapat digunakan sebagai bagian dari strategi ketahanan air PPU dalam jangka panjang.
Gagasan tersebut semakin penting di tengah kebutuhan air yang berpotensi meningkat seiring perkembangan wilayah PPU dan kawasan IKN. Selain mengantisipasi kekeringan musiman, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kajian desalinasi maupun pemanfaatan bekas tambang diharapkan dapat masuk dalam perencanaan strategis daerah. Dengan perhitungan teknis dan fiskal yang matang, PPU memiliki sejumlah alternatif sumber air baku yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. (kim/adv)
Editor : Wawan