PROKAL.co, PENAJAM- Kebutuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan perkantoran pemerintah menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, terutama dalam proses asistensi anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kepala BKAD PPU Muhajir mengatakan, forum yang digelar di ruang rapat BKAD pada Selasa (29/9/2026) itu menjadi ruang untuk menghimpun saran dan masukan dari SKPD, termasuk mengevaluasi kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, masukan dari perangkat daerah diperlukan agar pelayanan BKAD dapat terus diperbaiki dan mampu menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan.
“Kami akui apa yang sudah dilakukan saat ini belum tentu bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, termasuk rekan-rekan SKPD. Oleh karenanya, kami membutuhkan saran dan masukan agar bisa melakukan penyempurnaan terhadap berbagai kekurangannya,” kata Muhajir.
Dalam diskusi tersebut, kebutuhan alokasi anggaran dan fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian utama. Pemkab PPU menilai kebutuhan kelompok disabilitas, termasuk fasilitas penunjang di perkantoran, perlu dipetakan lebih mendalam agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Muhajir menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menyebut usulan terkait fasilitas perkantoran akan dibahas lebih lanjut bersama SKPD, khususnya ketika proses asistensi anggaran dilakukan.
“Ini tentu perlu kita respon dan dukung. Usulan-usulan terkait fasilitas di kantor sangat perlu kita tindak lanjuti, dan akan kami diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman SKPD saat melakukan asistensi,” ujarnya.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan fiskal. Kondisi tersebut memunculkan beragam pandangan dari SKPD mengenai kecukupan alokasi anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan masing-masing.
Muhajir menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai dinamika yang wajar. BKAD, kata dia, harus memastikan setiap belanja direncanakan secara cermat agar kebutuhan pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengganggu likuiditas keuangan daerah.
Sejumlah langkah antisipasi pun disiapkan, mulai dari pengendalian kegiatan, penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga melalui skema pinjaman, hingga menjaga keberlangsungan program prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Upaya tersebut dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan di tengah ruang fiskal yang terbatas. Pada saat bersamaan, berbagai aspirasi yang disampaikan SKPD diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk upaya kami menjaga likuiditas keuangan daerah. Kami membuat skema-skema sedemikian rupa supaya roda pemerintahan di daerah bisa terus berjalan dengan baik,” tegasnya. (kim/adv)
Editor : Wawan