PROKAL.co, PENAJAM – Pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih terbentur keterbatasan fiskal daerah. Di tengah kebutuhan menghadirkan layanan terpadu dalam satu tempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU menyiapkan opsi pemanfaatan gedung eks Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) sebagai solusi jangka pendek dengan estimasi anggaran sekitar Rp 5 miliar.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan pembangunan gedung baru dari nol yang diperkirakan mencapai Rp30 miliar, mengacu pada anggaran daerah lain. Opsi renovasi dinilai dapat menjadi jalan tengah agar pelayanan publik terpadu secara fisik bisa segera diwujudkan tanpa membebani keuangan daerah terlalu besar.
Kepala DPMPTSP PPU Amrullah mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah mengantongi penetapan lokasi (penlok) pembangunan MPP jangka panjang di Jalur Dua Kelurahan Nipah-nipah, tepatnya di samping Masjid Agung Al-Ikhlas atau Islamic Center PPU.
Namun, penetapan lokasi tersebut belum otomatis membuat pembangunan dapat dimulai. Masih ada tahapan kajian urgensi dan pengajuan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), selain persoalan kemampuan anggaran daerah.
“Pengesahan lokasi sudah ada. Tahap berikutnya kita menyusun kajian urgensi untuk mengajukan surat permohonan ke KemenPAN-RB dalam pelaksanaan MPP,” kata Amrullah saat dikonfirmasi, Minggu (27/9/2026).
Sebagai alternatif, DPMPTSP mempertimbangkan pemanfaatan gedung eks Disdikpora PPU yang berada di samping SMA 8 PPU. Estimasi anggaran sekitar Rp5 miliar tersebut terdiri atas Rp3 miliar untuk renovasi interior dan Rp2 miliar untuk penataan tampilan luar bangunan.
Skema ini dinilai lebih realistis di tengah keterbatasan fiskal, sembari pemerintah daerah mematangkan rencana pembangunan gedung MPP definitif. Kehadiran MPP diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, hingga perizinan, tanpa harus mendatangi kantor instansi berbeda.
Selain opsi gedung eks Disdikpora, Amrullah mengungkapkan adanya arahan Bupati PPU untuk mengkaji kemungkinan pemindahan titik lokasi MPP ke kawasan dekat rumah jabatan (rujab) bupati. Gagasan tersebut diharapkan dapat ikut menghidupkan aktivitas masyarakat di kawasan itu.
Meski demikian, opsi tersebut belum menjadi keputusan final. Rencana itu masih perlu dikaji, termasuk kaitannya dengan rencana pembangunan kantor terintegrasi empat lantai di lokasi yang sama.
“Namun, rencana tersebut juga harus dikaji kembali dengan matang. Termasuk rencana pembangunan kantor terintegrasi yang direncanakan empat lantai di lokasi itu,” jelasnya.
Layanan Digital Sudah Diluncurkan
Di tengah belum tersedianya gedung MPP mandiri, pelayanan berbasis digital di PPU telah berjalan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU Khairudin menyebut kesiapan platform MPP digital telah mencapai 100 persen. Layanan tersebut resmi diluncurkan pada Desember 2025.
Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi dan mengajukan permohonan layanan secara elektronik. Sejumlah layanan dari instansi dan SKPD telah terintegrasi, antara lain administrasi kependudukan, perizinan melalui DPMPTSP, serta layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait pajak dan retribusi.
“Diskominfo telah memfasilitasi seluruh proses pelayanan publik melalui transformasi digital sejalan dengan visi kepala daerah dalam memperkuat digitalisasi pemerintahan,” ujar Khairudin.
Ia menambahkan, layanan dari berbagai instansi, baik di tingkat kabupaten maupun perizinan, telah memiliki tautan yang terhubung dalam platform MPP digital.
“Contohnya Bapenda untuk retribusi pajak itu bisa melayani, terus kependudukan, lalu PTSP, baik itu di kabupaten maupun perizinan. Semua itu sudah ada link-nya dan terintegrasi di dalam MPP digital,” tambahnya.
Meski infrastruktur digital telah siap dimanfaatkan, Diskominfo tetap membuka koordinasi dengan instansi teknis, terutama DPMPTSP, untuk menyesuaikan fitur dan jenis layanan yang masih membutuhkan penyempurnaan dari sisi operasional.
Dengan demikian, tantangan PPU bukan semata menghadirkan gedung pelayanan terpadu, melainkan memastikan integrasi layanan digital dan fisik berjalan optimal. Gedung MPP diharapkan dapat memperkuat kenyamanan masyarakat, sementara layanan elektronik menjadi alternatif akses pelayanan yang lebih praktis dan efisien. (kim/adv)
Editor : Wawan