PROKAL.co, PENAJAM – Risiko kecelakaan saat melaut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pada 2026, sebanyak 1.211 nelayan mendapatkan perlindungan melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
Tak hanya membayarkan premi rutin, Dinas Perikanan (Diskan) PPU juga memfasilitasi pengurusan klaim bagi nelayan yang mengalami musibah saat bekerja. Langkah ini dilakukan agar peserta maupun keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskan PPU, Nani Adriana, mengatakan program perlindungan nelayan menjadi salah satu prioritas kepala daerah. Melalui program tersebut, nelayan yang memenuhi kriteria bisa memperoleh jaminan tanpa harus menanggung sendiri pembayaran iuran bulanan.
Besaran iuran yang dibayarkan mencapai Rp16.800 per orang setiap bulan. “Program perlindungan nelayan baru kita ajukan tahun ini, alokasinya diperuntukkan kepada 1.211 nelayan. Setiap bulan ada iuran yang dibayarkan. Apabila terjadi kecelakaan kerja hingga kematian, kita bantu klaimnya,” jelas Nani, Rabu (30/9/2026).
Menurut dia, pendampingan pengajuan klaim diperlukan karena tidak semua nelayan memahami prosedur dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi. Karena itu, Diskan PPU turut membantu proses pengurusan ketika peserta mengalami risiko yang dijamin dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Dari hasil pendataan, Diskan PPU mencatat terdapat sekitar 2.900 nelayan di wilayah tersebut. Namun, tidak seluruhnya masuk dalam alokasi program perlindungan yang dibiayai pemerintah daerah.
Nani menjelaskan, sebagian nelayan ternyata telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan melalui skema perlindungan pekerja rentan. Untuk menghindari kepesertaan ganda, bantuan iuran diprioritaskan bagi nelayan yang belum memperoleh perlindungan serupa.
“Pendataan kita total ada 2.900 nelayan. Namun, yang kita bantu sebanyak 1.211 nelayan. Karena pada saat turun lapangan, sebagian nelayan sudah ter-cover di BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan,” katanya.
Nelayan yang masuk dalam program tersebut telah mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Diskan PPU juga telah membantu pengurusan klaim bagi peserta yang meninggal dunia.
“Mereka semua dapat kartu BPJS. Ada yang meninggal dunia, kita bantu klaimnya. Dan itu sudah ada yang klaim,” kata dia.
Nani berharap perlindungan sosial tersebut dapat memberikan rasa aman kepada nelayan ketika menjalankan pekerjaan, baik saat melaut maupun melakukan aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya dan tercakup dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut dia, nelayan memiliki peran penting dalam menyediakan hasil tangkapan sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat. Namun, pekerjaan tersebut juga menyimpan risiko yang dapat berdampak terhadap keselamatan dan kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, ia berharap nelayan memanfaatkan perlindungan yang tersedia, tetap mematuhi ketentuan penangkapan ikan, serta mengutamakan keselamatan selama bekerja.
“Semoga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini memberi rasa aman bagi nelayan saat bekerja. Sebab, risiko kecelakaan di laut bisa berdampak langsung pada keselamatan dan ekonomi keluarga,” pungkasnya. (kim/adv)
Editor : Wawan