PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengelolaan kas daerah di tengah keterbatasan fiskal. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU memastikan pembayaran hak-hak dasar pegawai dan masyarakat tetap menjadi prioritas, sementara kewajiban pinjaman daerah dikejar agar dapat dilunasi sebelum tutup tahun 2026.
Kepala BKAD PPU Muhajir melalui Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD), Hengki Nur Triwijaya, mengatakan setiap rencana penggunaan anggaran harus dihitung secara cermat agar ketersediaan dana tetap terjaga hingga akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (29/9/2026).
Menurut Hengki, salah satu fungsi Kuasa BUD adalah memastikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Proses tersebut kemudian berlanjut pada penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, BKAD PPU memastikan belanja yang menyangkut hak dasar tetap diamankan.
“Alhamdulillah, pembayaran gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selalu rutin dan on time kita bayarkan, karena pengelolaan manajemen kas kita handle semaksimal mungkin,” kata Hengki saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).
Tidak hanya gaji ASN dan TPP, pembayaran yang diprioritaskan juga mencakup gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, gaji kepala desa dan perangkat desa, hingga insentif petugas keagamaan, fardu kifayah serta ketua RT di wilayah PPU.
Sementara untuk kegiatan pembangunan fisik, BKAD mengingatkan seluruh SKPD agar tidak mengasumsikan pembayaran uang muka dapat dilakukan secara otomatis.
“Untuk kegiatan fisik ditegaskan tidak ada jaminan pembayaran uang muka, kecuali untuk kegiatan yang bersifat irmak,” ujarnya.
SKPD juga diminta lebih selektif dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang secara waktu sudah tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun disarankan untuk ditunda.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah munculnya beban baru bagi keuangan daerah akibat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu anggaran.
Khusus pengadaan barang dan jasa tahun 2026, pembayaran atas prestasi pekerjaan akan dilakukan secara bertahap. Mekanisme tersebut menyesuaikan dengan kepastian masuknya dana bagi hasil (DBH) kurang salur atau kurang bayar dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Pemkab PPU juga tengah mengejar penyelesaian kewajiban pinjaman daerah. Berdasarkan pemaparan BKAD, total kewajiban pembayaran pinjaman mencapai Rp 208 miliar.
Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah telah membayarkan Rp125 miliar sehingga tersisa sekitar Rp 83 miliar. Dengan demikian, pembayaran utang telah mencapai sekitar 60,10 persen.
BKAD PPU telah menyusun skema pembayaran bertahap untuk menyelesaikan sisa kewajiban tersebut. Sebesar Rp10 miliar ditargetkan dibayarkan pada September, Rp15 miliar pada Oktober, Rp50 miliar pada November, dan sisa Rp8 miliar pada Desember 2026.
“Sehingga kami menargetkan mudah-mudahan apa yang sudah kita susun ini menjadi komitmen kita untuk bisa menuntaskan, sehingga di akhir tahun insyaallah mudah-mudahan lunas,” rincinya.
Pengelolaan kas secara ketat tersebut menjadi penting bagi PPU untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan rutin pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan daerah dan kewajiban keuangan yang harus diselesaikan.(kim/adv)
Editor : Wawan