PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya mempertahankan klasifikasi kelembagaan tipe B di tengah evaluasi organisasi yang berpotensi menurunkan statusnya menjadi tipe C. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan (BBI) pada 2027.
Sekretaris Diskan PPU, H. Rusli, mengungkapkan wacana penurunan tipologi tersebut muncul setelah bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU mengevaluasi kewenangan dinas. Dalam evaluasi itu, berkurangnya kewenangan di sektor perikanan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengkaji kembali klasifikasi kelembagaan.
“Sebenarnya kemarin kita sempat ada isu untuk pengerucutan tipologi, dari B mau dijadikan tipe C karena poinnya dirasa dari hasil Ortal kewenangannya sudah berkurang,” kata Rusli saat ditemui, Jumat (2/10/2026).
Menurut Rusli, salah satu penyebab berkurangnya kewenangan kabupaten adalah pengalihan urusan sektor kelautan ke pemerintah provinsi. Meski demikian, perubahan pembagian kewenangan tersebut dinilai tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan dukungan pemerintah kabupaten dalam menghadapi persoalan di lapangan.
Luasnya wilayah laut yang harus diawasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan pemerintah kabupaten tetap diperlukan, terutama ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan aktivitas nelayan setempat.
“Meskipun sebenarnya berat provinsi untuk melaksanakan itu, karena laut kita kan luas. Apalagi pengawasannya. Secara otomatis ujung-ujungnya mereka minta bantuan juga ke kita,” jelasnya.
Rusli menerangkan, Diskan PPU tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan laut. Peran kabupaten dalam kondisi tertentu lebih terbatas pada penanganan awal, terutama ketika terjadi gejolak di kalangan nelayan, sebelum persoalan tersebut diteruskan kepada pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.
Menghadapi kemungkinan perubahan tipologi, Diskan PPU telah menyampaikan sanggahan resmi kepada bagian Ortal. Langkah tersebut disertai pemenuhan sejumlah indikator pendukung untuk memperkuat argumentasi agar klasifikasi kelembagaan dinas tetap dipertahankan.
Selain melalui sanggahan, Diskan PPU juga menyiapkan penguatan organisasi dengan mendorong kemandirian Balai Benih Ikan. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki struktur tersendiri melalui pembentukan UPT yang berada di bawah naungan dinas.
Selama ini, operasional BBI masih melekat pada Bidang Perikanan Budidaya dan Lingkungan. Dengan pembentukan UPT, pengelolaan balai diharapkan dapat lebih terfokus, sehingga pengembangan layanan dan kegiatan usaha perbenihan ikan bisa berjalan lebih optimal.
Rusli menyebut, kemandirian BBI juga diarahkan untuk membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pengelolaan yang lebih khusus diharapkan dapat membuat proses kerja lebih efektif dan mengurangi panjangnya alur birokrasi. “Kami menargetkan transformasi ini dipatok dapat terealisasikan pada tahun 2027 mendatang,” pungkasnya. (kim/adv)
Editor : Wawan