PROKAL.co, PENAJAM – Bertambahnya beban kerja dan tuntutan program pembangunan membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengevaluasi kembali struktur kelembagaan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan struktur organisasi pemerintah daerah tetap sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus mampu mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang masuk ke PPU.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Iwan Darmawan, mengatakan evaluasi kelembagaan saat ini diarahkan pada penyesuaian tipologi sejumlah OPD.
Menurutnya, perubahan tipologi diperlukan apabila struktur yang ada sudah tidak lagi sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang harus dijalankan sebuah perangkat daerah.
“Harapannya, struktur baru yang terbentuk akan jauh lebih efektif, adaptif, dan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis di lapangan secara responsif,” kata Iwan saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2026).
Salah satu OPD yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU.
Saat ini BKPSDM masih berada pada Tipe C dengan dukungan dua bidang operasional. Namun, menurut Iwan, perkembangan tugas dan tanggung jawab yang harus ditangani lembaga tersebut sudah semakin besar.
Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang jumlahnya cukup banyak. Kondisi tersebut dinilai turut meningkatkan beban kerja BKPSDM dalam menjalankan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
“BKPSDM kan tipenya C, cuma dua bidang. Sementara kebutuhan dan beban kerjanya sudah mulai bertambah pesat, salah satunya mengelola pegawai PPPK Paruh Waktu yang jumlahnya cukup banyak. Nah, itu makanya seharusnya dan sepatutnya BKPSDM grade-nya ditingkatkan menjadi Tipe B,” ujarnya.
Namun, usulan perubahan tersebut masih melalui proses evaluasi dan kajian kelembagaan. Pemkab PPU perlu memastikan peningkatan tipologi benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi dan beban kerja yang terukur.
Selain BKPSDM, penataan kelembagaan juga tengah dikaji terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU.
Iwan mengatakan, kajian terhadap Disperkimtan berkaitan dengan meningkatnya tanggung jawab perangkat daerah tersebut, terutama dalam pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan dukungan terhadap agenda pembangunan perumahan rakyat.
“Khususnya yang berkaitan erat dengan pengelolaan fasilitas umum (fasum) serta dukungan optimal terhadap program pembangunan perumahan rakyat yang digulirkan oleh pemerintah pusat di wilayah PPU,” pungkasnya.
Evaluasi kelembagaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU menyesuaikan struktur birokrasi dengan perkembangan kebutuhan daerah. Dengan struktur yang lebih proporsional, pemerintah daerah berharap setiap OPD dapat bekerja lebih efektif sekaligus merespons tuntutan pelayanan dan pembangunan yang terus berkembang. (kim/adv)
Editor : Wawan