PROKAL.co, PENAJAM – Ketidakhadiran sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Sidang Pertama DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan serius pemerintah daerah. Pejabat yang tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi dipastikan akan mendapat evaluasi dan berpotensi dikenai sanksi.
Rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU, Rabu (30/9/2026).
Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD sebelumnya disorot langsung Ketua DPRD PPU Raup Muin kepada Bupati PPU Mudyat Noor dalam forum resmi tersebut.
Sekretaris Daerah PPU Tohar kemudian memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Ia mengatakan, dirinya telah mengingatkan seluruh pimpinan SKPD agar menghadiri rapat paripurna, kecuali memiliki tugas yang memang tidak dapat ditinggalkan.
Tohar bahkan mengaku telah menyampaikan pengingat sejak dini hari sebelum rapat berlangsung.
“Nah begini, jadi saya sebagai perpanjangan tangan dari bupati PPU, unsur staf yang punya fungsi pengkoordinasian, saya sudah mengingatkan teman-teman itu di jam 05.51 dini hari. Tolong untuk kegiatan paripurna ini mendapat atensi bagi teman-teman pimpinan SKPD yang tidak memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan pada saatnya,” ujar Tohar usai rapat paripurna.
Dari penelusuran pihak sekretariat, hanya empat pejabat yang menyampaikan konfirmasi resmi terkait ketidakhadiran mereka. Keempatnya memiliki alasan tugas maupun kepentingan yang dinilai tidak dapat ditinggalkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, misalnya, harus turun langsung ke lapangan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kemudian Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PPU sedang berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait penanganan perkara segmen 6A yang merupakan proyek strategis nasional.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak dapat hadir karena menghadiri wisuda anaknya. Adapun Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP) sedang menjalankan tugas koordinasi lapangan bersama BPBD.
Tohar menegaskan, persoalan justru terletak pada pejabat yang tidak hadir tanpa memberikan pemberitahuan maupun alasan kepada pimpinan.
“Sangat disayangkan sikap kepala SKPD lainnya yang tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi atau keterangan apa pun kepada pimpinan,” tegasnya.
Menurut Tohar, ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan administrasi atau kehadiran dalam sebuah rapat. Sebagai pimpinan perangkat daerah, kepala SKPD memiliki tanggung jawab untuk mengikuti agenda pemerintahan yang bersifat strategis, terlebih rapat paripurna DPRD berkaitan dengan pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Ia juga menilai ketidakdisiplinan tersebut pada akhirnya berdampak kepada kepala daerah yang harus menerima koreksi dari legislatif dalam forum terbuka.
“Nah ini menjadi catatan saya. Ya kasihan, saya bilang pimpinan pada akhirnya ketika mendapat koreksi langsung di hadapan audiens, apa hubungannya dengan disiplin pegawai. Kepala daerah harus menanggung ketidaknyamanan dalam forum ini,” singgungnya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Tohar memastikan pemerintah daerah akan memberikan perhatian khusus terhadap pejabat yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Evaluasi akan dilakukan untuk melihat tingkat pelanggaran dan bentuk tindakan yang sesuai. Ia menyebut sanksi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari teguran hingga catatan khusus terhadap pejabat bersangkutan.
“Sanksi itu bermacam-macam, hampir dapat dipastikan sanksi itu ada. Entah itu teguran, entah itu atensi yang mungkin sedikit penggarisbawahan, kira-kira begitu,” pungkasnya. (kim/adv)
Editor : Wawan