Pokdakan hingga KUB Nelayan di PPU Wajib Didampingi Penyuluh Perikanan

Wawan • Dipublikasikan Selasa, 6 Oktober 2026 | 18:23 WIB
Kepala Diskan PPU Andi Trasodiharto
Kepala Diskan PPU Andi Trasodiharto

 

PROKAL.co, PENAJAM – Pelaku usaha perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang ingin membentuk kelompok usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Salah satu ketentuan utamanya, setiap kelompok wajib memiliki sedikitnya 10 anggota dan proses pembentukannya didampingi penyuluh perikanan.

Ketentuan tersebut berlaku bagi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklasar), serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi nelayan perikanan tangkap.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) PPU Andi Trasodiharto mengatakan, keterlibatan penyuluh menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kelompok. Pendampingan diperlukan agar kelompok terbentuk sesuai ketentuan dan memiliki tujuan usaha yang jelas.

“Adapun syarat utama dalam mendirikan atau membentuk kelompok tersebut minimal 10 orang,” kata Andi, yang akrab disapa Andi Traso, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan, persyaratan administrasi untuk membentuk Poklasar, misalnya, tidak cukup hanya dengan mengumpulkan daftar anggota. Kelompok juga harus menyiapkan proposal permohonan dan berita acara pembentukan.

Selain itu, kelompok wajib memiliki hasil pengolahan ikan sebagai bukti kegiatan usaha yang dijalankan. Dokumen lain yang perlu disiapkan meliputi fotokopi KTP pengurus dan anggota sesuai domisili, Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka), serta Nomor Induk Berusaha (NIB) kelompok.

Persyaratan berikutnya mencakup surat pengukuhan dari desa atau kelurahan, NPWP kelompok atau akta notaris, serta spanduk maupun papan nama sebagai identitas kelompok.

“Selain itu, diperlukan pengukuhan kelompok dari desa atau kelurahan, NPWP kelompok atau akta notaris, serta spanduk atau plang papan nama kelompok,” urainya.

Andi menegaskan, proses pembentukan kelompok harus melibatkan penyuluh perikanan yang mendampingi calon anggota sejak tahap awal. Setelah proses pembentukan dilakukan sesuai ketentuan, kelompok dapat mengajukan rekomendasi pengukuhan kepada pemerintah desa atau kelurahan.

Menurut dia, kelompok yang dibentuk juga harus memiliki kesamaan tujuan, kepentingan, dan minat dalam menjalankan kegiatan usaha, baik di bidang perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan maupun penangkapan ikan.

“Tentu, pembentukan kelompok tersebut disertai dengan tujuan hingga kepentingan dan minat bersama dalam kegiatan budidaya atau pengolahan,” tegasnya.

Sementara itu, jumlah kelompok usaha perikanan yang tercatat di Diskan PPU terbilang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 470 Pokdakan, kurang lebih 380 KUB nelayan, serta 60 Poklasar.

Andi memperkirakan, jika setiap kelompok beranggotakan minimal 10 orang, jumlah pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam kelompok tersebut mencapai sekitar 9.100 orang. Angka itu menjadi gambaran besarnya potensi sumber daya manusia di sektor perikanan PPU.

“Jika dikalikan masing-masing kelompok itu per sepuluh orang, pelaku usaha perikanan di PPU kurang lebih ada sekitar 8–9 ribu orang,” pungkasnya. (kim/adv)

Editor : Wawan
ADV PEMKAB PPU pemkab ppu