PROKAL.co, PENAJAM – Kekurangan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah sektor pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dampaknya, sejumlah sekolah dasar (SD) negeri terpaksa menerapkan pola satu guru mengajar dua kelas sekaligus demi menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU Durajat mengungkapkan, berdasarkan pendataan awal, kebutuhan tambahan tenaga pengajar mencapai 132 orang untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri yang tersebar di empat kecamatan.
“Berdasarkan data awal, total kekurangan guru mencapai 132 orang guru untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri. Sekolah itu akan efektif kalau tiga komponen terpenuhi. Yakni ada siswanya, ada gurunya, dan ada gedungnya,” kata Durajat, Jumat (24/9/2026).
Kekurangan tersebut terjadi di berbagai jenjang pendidikan dengan persoalan yang berbeda. Di tingkat taman kanak-kanak (TK), misalnya, TK Negeri Pembina Penajam yang merupakan sekolah baru belum memiliki tenaga pendidik yang memadai. Sekolah itu membutuhkan tiga guru, seorang penjaga sekolah, serta tenaga administrasi.
Namun, persoalan lebih besar dirasakan di jenjang SD. Sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru kelas akibat tenaga pendidik yang pensiun maupun meninggal dunia. Kondisi tersebut membuat sekolah harus mencari cara agar pembelajaran tetap berlangsung meski jumlah guru tidak sebanding dengan kebutuhan.
“Di mana banyak sekolah mengalami kekurangan guru kelas akibat pensiun dan meninggal dunia. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa menerapkan kebijakan satu guru mengajar untuk dua kelas,” ujarnya.
Kekurangan tenaga pengajar juga terjadi pada mata pelajaran tertentu, termasuk pendidikan agama dan olahraga. Sementara di jenjang SMP, kebutuhan guru turut meningkat seiring bertambahnya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdikpora PPU lebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan dan redistribusi guru. Tenaga pendidik dari sekolah yang mengalami kelebihan jumlah guru dipindahkan ke sekolah lain yang masih kekurangan.
Lebih dari 20 guru telah dimutasi melalui kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Disdikpora turut mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama jarak tempat tinggal guru dengan sekolah penempatan.
“Jangan kita mutasikan tambah jauh dari rumahnya, kasihan. Jadi kami mutasikan ke sekolah lain yang lebih dekat dari rumah. Selain mengefisiensikan biaya dan waktu perjalanan, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan guru mengingat jam masuk sekolah rata-rata dimulai pukul 07.30 Wita,” jelasnya.
Meski redistribusi telah dilakukan, kebutuhan tenaga pendidik belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan kalkulasi terakhir, PPU masih membutuhkan sekitar 90 hingga 97 guru tambahan. Jumlah itu berpotensi bertambah karena diperkirakan ada sekitar 110 guru yang memasuki masa pensiun hingga Desember mendatang.
Menghadapi kondisi tersebut, Disdikpora mulai mendorong koordinasi lintas perangkat daerah untuk mencari solusi. Pembahasan dilakukan bertepatan dengan momentum penyusunan APBD Perubahan (APBD-P), melalui rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah PPU dan melibatkan sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala BKAD serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Koordinasi itu diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri PPU. Sebab, redistribusi guru hanya menjadi langkah penanganan awal, sementara kebutuhan tambahan tenaga pendidik masih harus diselesaikan agar beban pengajaran di sekolah tidak terus berlarut. (kim/adv)
Editor : Wawan