PROKAL.co, PENAJAM – Pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang ingin membentuk kelompok usaha perlu memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Prosesnya juga harus melibatkan penyuluh perikanan untuk memastikan pembentukan kelompok sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas usaha anggotanya.
Ketentuan tersebut berlaku bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklasar), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), maupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan jumlah anggota menjadi salah satu persyaratan utama dalam pembentukan kelompok. Setiap kelompok setidaknya harus memiliki 10 orang anggota yang mempunyai tujuan serta kepentingan bersama di bidang perikanan.
“Adapun syarat utama dalam mendirikan atau membentuk kelompok tersebut minimal 10 orang,” kata Andi Trasodiharto, yang akrab disapa Andi Traso, Jumat (9/10/2026).
Ia mencontohkan, pembentukan Poklasar tidak cukup hanya dengan mengumpulkan anggota. Kelompok juga harus menyiapkan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses administrasi dan pengukuhan.
Persyaratan tersebut antara lain proposal permohonan, berita acara pembentukan kelompok, serta bukti adanya kegiatan pengolahan ikan. Selain itu, diperlukan fotokopi KTP pengurus dan anggota sesuai ketentuan domisili, Nomor Induk Berusaha (NIB) kelompok, serta pengukuhan dari pemerintah desa atau kelurahan.
Dokumen lain yang perlu disiapkan meliputi NPWP kelompok atau akta notaris, serta spanduk atau papan nama kelompok.
Namun, Andi menegaskan, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha adalah kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka). “Terpenting, memiliki Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka), baik secara perorangan atau korporasi,” tegasnya.
Kartu Kusuka merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain menjadi identitas, kartu tersebut berfungsi sebagai basis data nasional dan membantu pelaku usaha mengakses berbagai program pemerintah.
Untuk pengajuan Kusuka kategori perorangan, pemohon perlu mengisi formulir permohonan, melampirkan fotokopi KTP dan NIB, surat keterangan dari kepala desa atau lurah, serta fotokopi NPWP.
Setelah persyaratan kelompok disiapkan, proses pembentukan dilanjutkan dengan pendampingan penyuluh perikanan. Pendampingan ini diperlukan agar kelompok terbentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kebutuhan, minat, dan kegiatan usaha, baik dalam bidang penangkapan ikan, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan.
Kelompok yang telah melalui tahapan pembentukan selanjutnya dapat mengurus rekomendasi pengukuhan dari pemerintah desa atau kelurahan. “Tentu, pembentukan kelompok tersebut disertai dengan tujuan hingga kepentingan dan minat bersama dalam kegiatan budidaya atau pengolahan,” tegas Andi.
Besarnya jumlah kelompok yang telah terdata menunjukkan luasnya aktivitas usaha perikanan di PPU. Diskan PPU mencatat terdapat sekitar 470 kelompok Pokdakan, kurang lebih 380 KUB nelayan tangkap, serta 60 kelompok Poklasar.
Jika setiap kelompok memiliki sedikitnya 10 anggota, jumlah pelaku usaha yang terlibat diperkirakan mencapai 8.000 hingga 9.000 orang. “Jika dikalikan masing-masing kelompok itu per sepuluh orang, pelaku usaha perikanan di PPU kurang lebih ada sekitar 8–9 ribu orang,” pungkasnya. (kim/adv)
Editor : Wawan