PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan memperkuat kolaborasi untuk menghadapi sejumlah persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, pengendalian inflasi hingga ketahanan pangan.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan dalam kegiatan yang berlangsung di Kabupaten PPU, Kamis (8/10/2026).
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengatakan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan petugas di lapangan. Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan menjadi bagian penting, terutama ketika hari tanpa hujan semakin panjang.
Ia meminta kampanye pencegahan pembakaran lahan terus diperkuat, baik untuk kepentingan pembukaan perkebunan maupun membersihkan lahan pekarangan.
“Penanganan karhutla membutuhkan kesadaran dan kepedulian bersama, terutama di tengah kondisi hari tanpa hujan yang semakin panjang,” ujar Tohar.
Menurutnya, kondisi karhutla di PPU sejauh ini masih dapat dikendalikan berkat koordinasi lintas sektor. Namun, kebakaran di sejumlah wilayah, terutama pada kawasan lahan gambut, tetap perlu diwaspadai karena api dapat bertahan selama beberapa hari dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, BI Perwakilan Balikpapan turut memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk penanganan bencana kebakaran hutan, lahan dan kekeringan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU.
Bantuan secara simbolis diserahkan Kepala Perwakilan BI Balikpapan berupa baju pemadam tahan api kepada perwakilan BPBD PPU. Penyerahan tersebut disaksikan Sekda PPU bersama jajaran pemerintah daerah.
Tak hanya soal bencana, pembahasan juga diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Tohar meminta Dinas Ketahanan Pangan PPU tidak menjadikan data pangan sekadar dokumen, tetapi menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi pemerintah.
Ia secara khusus meminta neraca ketahanan pangan serta peta kerawanan pangan dimanfaatkan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan intervensi, terutama wilayah yang jauh dari pasar maupun sentra produksi pertanian.
Wilayah yang teridentifikasi memiliki kerawanan pangan, kata dia, perlu mendapat prioritas dalam pelaksanaan Gerakan Pasar Murah maupun operasi pasar.
“Jadikan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai instrumen kebijakan operasional,” tegasnya.
Tohar menilai masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kegiatan ekonomi menghadapi beban tambahan karena harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menjangkau pasar dan memenuhi kebutuhan pangan.
Karena itu, pelaksanaan pasar murah diharapkan tidak hanya berpusat di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah perlu mendatangi wilayah yang memang membutuhkan intervensi berdasarkan data kerawanan pangan.
Koordinasi dengan Bulog juga diminta dilakukan berdasarkan data yang akurat, khususnya dalam menentukan titik pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pasar Murah.
Di tingkat rumah tangga, pemerintah juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, tomat, terong, bawang daun dan seledri.
Gerakan menanam tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga sekaligus menekan pengeluaran dan mendukung upaya pengendalian inflasi.
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan kick off Gerakan Pasar Murah/operasi pasar Triwulan IV 2026 di wilayah PPU serta bedah buku penulis lokal “Bebukuan” 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda PPU Chairur Roziqin dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Saputro.
Melalui kolaborasi Pemkab PPU, BI, Bulog, perangkat daerah dan masyarakat, pemerintah berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan daerah. (bs/adv)
Editor : Wawan