PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pengembalian sisa dana penyertaan modal sebesar Rp4,34 miliar yang masih tertampung di BPRS Bank Manfaat. Dana yang belum disalurkan tersebut ditargetkan kembali ke kas daerah paling lambat 31 Maret 2027.
Permintaan itu ditindaklanjuti melalui surat resmi yang dilayangkan Pemkab PPU kepada Direktur BPRS Bank Manfaat pada Senin (5/10/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat ekspose legal opinion (LO) terkait program pembiayaan modal usaha dengan pola dana bergulir melalui BPRS Bank Manfaat, yang sebelumnya dikenal sebagai BPRS Ibadurrahman.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab PPU, Krisna Aditama, mengatakan surat pemerintah daerah telah mendapat respons dari pihak bank sehari setelah dikirimkan.
“Surat yang dilayangkan oleh pemerintah daerah sudah direspons oleh pihak bank sehari setelah dilayangkan surat tersebut,” kata Krisna, Selasa (13/10/2026).
Dalam surat balasannya kepada Bupati PPU, Mudyat Noor, Direktur BPRS Bank Manfaat meminta agar dilakukan rekonsiliasi untuk membahas mekanisme pengembalian dana. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Pemkab PPU menggelar rapat rekonsiliasi bersama jajaran manajemen bank dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas KUKM Perindag, Dinas Pertanian, Bagian Hukum, serta Bagian Perekonomian dan SDA Setkab PPU.
Dari hasil rekonsiliasi, BPRS Bank Manfaat pada prinsipnya bersedia mengembalikan dana yang belum tersalurkan dan masih tertampung di bank sebesar Rp4.344.304.211.
Krisna merinci, dana tersebut terbagi dalam dua program. Pertama, program pembiayaan UMKM yang dikelola melalui Dinas KUKM Perindag PPU sebesar Rp1.377.582.383. Kedua, program alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui Dinas Pertanian PPU sebesar Rp2.966.721.828.
“Rp4,344 miliar tersebut terbagi menjadi dua program, yakni program UMKM (Dinas KUKM Perindag PPU) sebesar Rp1.377.582.383 serta program Alsintan (Dinas Pertanian PPU) sebesar Rp2.966.721.828,” katanya.
Selain menyepakati pengembalian dana yang belum tersalurkan, kedua pihak juga akan menghitung kembali jumlah dana penyertaan modal yang masih tertampung berdasarkan posisi per 30 September 2026. Hasil rekonsiliasi tersebut dijadwalkan disampaikan kepada Pemkab PPU paling lambat 14 Oktober 2026.
“BPRS Manfaat bersedia mengembalikan dana penyertaan modal paling lambat 31 Maret tahun depan,” jelas Krisna.
Terkait mekanisme pengembalian, Pemkab PPU akan menyesuaikannya dengan proses penganggaran daerah. Berdasarkan koordinasi dengan BKAD, neraca keuangan BPRS Bank Manfaat terkait penyertaan modal perlu diperbarui terlebih dahulu untuk memastikan jumlah dana yang akan dikembalikan.
Pengembalian dana direncanakan dapat masuk ke kas daerah paling cepat Januari 2027, dengan batas akhir pada triwulan I atau 31 Maret 2027. Penjadwalan tersebut diperlukan agar penerimaan dapat diakomodasi dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2027.
“Penetapan jadwal ini bertujuan agar BKAD PPU dapat memasukkan mata anggaran penerimaan pembiayaan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2027 terlebih dahulu,” jelasnya.
Setelah dana masuk ke kas daerah, Pemkab PPU akan menyiapkan naskah penjelasan dan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyesuaian. Langkah ini diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum penyertaan modal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp7,3 miliar dengan nilai setelah pengembalian dana.
Sementara itu, sekitar Rp3,1 miliar lainnya masih beredar dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau debitur. Pengelolaan sisa dana tersebut akan ditangani Dinas KUKM Perindag dan Dinas Pertanian bersama BPRS Bank Manfaat.
Bagian Perekonomian dan SDA bersama Bagian Hukum Setkab PPU juga akan mengawal penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) baru. Perjanjian tersebut diharapkan memperjelas hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan dana bergulir.
Melalui langkah rekonsiliasi dan penyesuaian regulasi tersebut, Pemkab PPU berupaya memastikan pengembalian dana yang belum tersalurkan berjalan sesuai mekanisme keuangan daerah, sekaligus memperjelas tata kelola sisa pembiayaan yang masih berada di masyarakat. (kim/adv)
Editor : Wawan