PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mengevaluasi tipologi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusul hasil penghitungan skor kelembagaan yang mengindikasikan adanya penurunan grade dari A menjadi B.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, Iwan Darmawan, mengatakan evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil analisis skor, evaluasi kelembagaan, serta perkembangan beban kerja masing-masing SKPD.
“Penurunan terjadi karena beberapa indikator dan variabel khusus, dalam ketentuan regulasi tidak terpenuhi atau bukti pendukungnya bersifat kaku (rigid),” kata Iwan, Rabu (14/10/2026).
Meski demikian, Iwan menegaskan, hasil penghitungan tersebut tidak serta-merta membuat penurunan tipologi langsung berlaku. Pemerintah daerah masih dapat menyampaikan pertimbangan berdasarkan beban kerja aktual dan kondisi terkini untuk memperjuangkan status kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Menurutnya, terdapat sejumlah pekerjaan strategis yang dijalankan SKPD, tetapi belum sepenuhnya terakomodasi dalam variabel penghitungan skor berdasarkan regulasi tersebut.
Ia mencontohkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU. Kedua perangkat daerah tersebut dinilai memiliki beban kerja yang tinggi, sementara sejumlah aspek tugasnya belum tercermin secara memadai dalam perhitungan tipologi.
“Oleh karena itu, penguatan penjelasan mengenai beban kelembagaan dan peran strategis, termasuk sebagai daerah penyangga atau gerbang IKN, menjadi dasar pertimbangan penting,” ujarnya.
Pemkab PPU berharap penjelasan mengenai kondisi faktual di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penataan kelembagaan. Dengan demikian, struktur organisasi yang ditetapkan nantinya tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik dan kompleksitas tugas masing-masing perangkat daerah.
Di luar evaluasi tipologi SKPD, Pemkab PPU juga memproses usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) di bawah Dinas Perikanan PPU.
Iwan menjelaskan, usulan pembentukan UPTD tersebut telah diterima sejak pertengahan tahun ini dan kini memasuki tahap asistensi serta penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Prosesnya juga memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh rekomendasi terkait rencana pembentukan unit tersebut.
Koordinasi dinilai penting untuk memastikan pembagian tugas dan fungsi berjalan jelas, terutama karena pemerintah provinsi telah memiliki BBI yang beroperasi di Balikpapan.
“Koordinasi teknis itu sangat penting untuk mengkaji konsep dan fungsi UPTD agar tidak terjadi tumpang-tindih atau overlapping peran. Mengingat Pemerintah Provinsi Kaltim sudah memiliki BBI yang beroperasi di Balikpapan,” tegasnya.
Melalui evaluasi kelembagaan dan pembentukan unit teknis yang sesuai kebutuhan, Pemkab PPU berupaya memastikan struktur organisasi pemerintah daerah mampu menjawab tuntutan pelayanan sekaligus mendukung pengembangan wilayah sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (kim/adv)
Editor : Wawan