PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menghimpun usulan lokasi pemasangan akses internet publik berbasis satelit Starlink dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Program ini diharapkan memperluas jangkauan internet bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan akses jaringan memadai.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Khairudin, mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh kecamatan untuk meneruskan informasi program tersebut kepada pemerintah desa dan kelurahan.
“Pemerintah desa maupun kelurahan diminta mengusulkan lokasi-lokasi publik yang membutuhkan akses internet gratis,” ujar Khairudin, Kamis (15/10/2026).
Sejumlah desa dan kelurahan mulai mengajukan lokasi yang dinilai membutuhkan fasilitas internet publik. Di Kecamatan Babulu, tercatat sekitar 12 titik usulan, sedangkan Kecamatan Waru mengajukan 19 titik.
Untuk Kecamatan Penajam, usulan sementara berasal dari Kelurahan Nipah-nipah, Saloloang, dan Sesumpu. Sementara di Kecamatan Sepaku, pengajuan datang dari Desa Tengin Baru dan Kelurahan Mentawir.
“Sedangkan untuk Kecamatan Sepaku, usulan datang dari Desa Tengin Baru dan Kelurahan Mentawir,” ucapnya.
Khairudin menegaskan, Diskominfo PPU tidak membatasi jumlah maupun lokasi yang diajukan. Pemerintah desa dan kelurahan dinilai paling memahami kondisi geografis serta kebutuhan akses internet masyarakat di wilayah masing-masing.
Meski demikian, pengusulan perangkat Starlink memiliki sejumlah pertimbangan teknis. Salah satu kendala yang muncul adalah penentuan penanggung jawab atau person in charge (PIC) untuk menjaga dan mengawasi perangkat di lokasi pemasangan.
Khairudin menjelaskan, perangkat Starlink berbeda dengan modem internet biasa. Antena perlu ditempatkan di area terbuka dengan pandangan langit yang tidak terhalang pepohonan maupun bangunan agar dapat menerima sinyal satelit secara optimal.
“Perangkat Starlink ini bukan seperti modem internet biasa. Ukurannya cukup besar dan harus diletakkan di area terbuka tanpa hambatan (clear sight). Seperti terbebas dari pepohonan atau bangunan. Karena ditempatkan di luar ruangan, pihak desa atau kelurahan sempat ragu mengenai siapa yang akan bertanggung jawab menjaga perangkat tersebut,” jelasnya.
Untuk memastikan kesiapan lokasi, Diskominfo PPU mewajibkan setiap formulir pengajuan dilengkapi data yang jelas, titik koordinat, serta nama PIC yang bertanggung jawab atas perangkat bantuan tersebut.
Seluruh usulan juga akan melalui pemantauan dan verifikasi lapangan sebelum dimasukkan ke sistem pengajuan pemerintah pusat. Khairudin mengingatkan, pengajuan tersebut belum menjamin setiap lokasi akan mendapatkan bantuan karena keputusan akhir tetap berada di Kementerian Komdigi.
Dari sisi persyaratan teknis, ketersediaan pasokan listrik menjadi salah satu hal utama yang harus dipastikan di lokasi yang diusulkan.
“Syarat utamanya adalah ketersediaan daya listrik di lokasi yang diusulkan,” tegasnya.
Untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan, Diskominfo PPU menjadwalkan sosialisasi secara daring pada Jumat (16/10/2026). Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten PPU.
Melalui pendataan dan verifikasi tersebut, Pemkab PPU berharap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta didukung kesiapan lokasi, sehingga peluang pemerataan akses internet publik dapat semakin terbuka. (kim/adv)
Editor : Wawan