PROKAL.co, PENAJAM – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan evaluasi hingga Juli 2026, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diproyeksikan mengalami kekurangan kuota Bio Solar dan Pertalite sebelum akhir tahun.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab PPU meminta penambahan pasokan sekaligus memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dalam evaluasi bersama PT Pertamina Patra Niaga pada Kamis (15/10/2026), pemerintah daerah juga menyoroti dugaan praktik pengetapan BBM yang berpotensi mengganggu pasokan bagi masyarakat, petani, dan nelayan.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Hadi Saputro, didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Krisna Aditama. Sejumlah SKPD teknis turut dilibatkan, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kesehatan.

Krisna menjelaskan, hasil perhitungan Bagian Perekonomian dan SDA menunjukkan kondisi kuota BBM di SPBU Nipah-Nipah cukup mengkhawatirkan. Per Juli 2026, sisa kuota Bio Solar untuk periode Agustus hingga September tercatat 511 kiloliter (KL), sementara konsumsi rata-rata bulanan mencapai sekitar 502 KL.

Dengan tingkat konsumsi tersebut, sisa kuota dinilai berisiko tidak mampu menopang kebutuhan hingga akhir tahun, terutama saat terjadi peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Artinya, jika 511 kiloliter itu hanya cukup sampai Agustus, maka pada Oktober stok Bio Solar di sana bisa kosong. Prognosa kebutuhan hingga akhir tahun 2026 khusus di SPBU Nipah-Nipah kita hitung kasar mencapai sekitar 6.021 kiloliter untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi Natal dan Tahun Baru,” kata Krisna.

Ancaman kekurangan juga membayangi SPBU Babulu. Dari kuota awal Bio Solar sebesar 2.085 KL, sebanyak 1.272 KL telah digunakan hingga Juli 2026. Dengan demikian, tersisa 813 KL untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, SPBU Babulu berpotensi mengalami kekurangan Bio Solar sebesar 2.181 KL hingga Desember.

Sementara untuk Pertalite, proyeksi defisit di SPBU Nipah-Nipah mencapai 10.906 KL dan di SPBU Babulu sebesar 5.810 KL hingga akhir tahun.

Pengetap Disorot, Pengawasan SPBU Diperketat

Selain tingginya konsumsi, dugaan praktik pengetapan atau pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal turut menjadi perhatian Pemkab PPU. Praktik tersebut disinyalir mempercepat habisnya kuota, terutama di wilayah Babulu, sehingga berpotensi mengurangi akses petani dan nelayan terhadap BBM yang menjadi penunjang aktivitas mereka.

Krisna menyebut, pengetap diduga mengambil jatah BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat umum maupun alat dan mesin pertanian (alsintan). Padahal, alokasi untuk alsintan ditujukan kepada penerima manfaat yang telah terdaftar melalui barcode.

“Pengetap ini mengambil jatah solar masyarakat umum dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Padahal kuota tersebut diperuntukkan bagi Alsintan dengan barcode yang terdaftar di Babulu,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU telah mengirimkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang ditandatangani Bupati PPU Mudyat Noor pada 7 September 2026. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRD PPU Raup Muin dan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.

Pemkab PPU bersama Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, Pertamina Patra Niaga, serta unsur TNI-Polri, termasuk Kodim dan Polres, juga merencanakan monitoring dan evaluasi (monev) gabungan ke seluruh SPBU di PPU pada pekan berikutnya. Langkah ini ditujukan untuk memantau distribusi dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai peruntukan.

Data Kuota 2027 Harus Lebih Akurat

Di tengah upaya mengatasi potensi kekurangan pasokan tahun ini, Pemkab PPU meminta seluruh SKPD teknis segera memperbarui data kebutuhan BBM untuk pengajuan kuota 2027.

Krisna mengingatkan, pengajuan kuota pada tahun sebelumnya menunjukkan kesenjangan cukup besar antara kebutuhan yang diusulkan pemerintah daerah dan alokasi yang disetujui BPH Migas.

Untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite, usulan daerah sebesar 151.520 KL hanya disetujui sekitar 27.252 KL. Sementara untuk jenis BBM tertentu (JBT) Solar, dari usulan 57.887 KL, alokasi yang disetujui hanya sekitar 11.023 KL.

Karena itu, setiap SKPD diminta menyampaikan data yang valid, terukur, dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Dinas Perikanan diminta memperbarui data nelayan penerima manfaat, yang telah mengalami pembaruan sekitar 140 nelayan. Dinas Kesehatan perlu menghitung kebutuhan BBM untuk ambulans dan kendaraan operasional pelayanan kesehatan. DLH diminta menginventarisasi kebutuhan armada pengangkut sampah serta alat berat, seperti ekskavator dan buldoser, di tempat pembuangan akhir (TPA).

Adapun Dinas Pertanian perlu memperbarui jumlah alsintan beserta kebutuhan BBM hingga Oktober 2026. Dinas Perhubungan juga diminta memverifikasi jumlah armada transportasi umum dan kendaraan teknis darat.

“Pembaruan pendataan ini harus dilakukan oleh teman-teman SKPD agar usulan kita betul-betul valid dan sesuai kondisi existing. Jangan sampai data kita terlepas dari pengajuan sebelumnya, sehingga kuota yang disetujui BPH Migas nantinya benar-benar mencukupi kebutuhan masyarakat PPU,” tegas Krisna.

Luas Lahan Pertanian Jadi Variabel Perhitungan

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekkab PPU, Hadi Saputro, menekankan bahwa penghitungan kebutuhan BBM harus dilakukan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perubahan kondisi di lapangan.

Ia mencontohkan sektor pertanian. Luas lahan pertanian produktif di PPU disebut mengalami penurunan dari sekitar 8.000 hektare menjadi 6.000 hektare. Perubahan tersebut perlu menjadi salah satu variabel dalam menghitung kebutuhan BBM, selain frekuensi masa tanam dalam setahun.

“Luasan lahan pertanian itu kan juga berkurang, dari 8.000 menjadi 6.000 hektare. Saya pikir perhitungannya juga harus disesuaikan terkait berapa kali masa tanam. Kalau sekarang masa tanamnya dua kali, atau bisa sampai tiga kali, harusnya dari kuota yang kemarin tidak ada masalah,” ujar Hadi.

Ia juga meminta Dinas Perikanan memperbarui data jumlah kapal dan nelayan penerima manfaat melalui aplikasi Excellence Sistem Terpadu Aplikasi Rekomendasi (XStar). Pemutakhiran serupa perlu dilakukan seluruh sektor agar pengajuan kuota ke pemerintah pusat tidak mengalami ketidaksesuaian.

“Nanti coba kita update kembali data ini, supaya ke depannya tidak terjadi miss dalam pengusulan kuota ke pusat,” pungkasnya.

Pertamina Tambah Alokasi Solar dan Pertalite

Di sisi lain, Sales Manager Pertamina Patra Niaga Regional Balikpapan, Hasan, menyampaikan bahwa Pertamina menambah alokasi BBM bersubsidi untuk PPU pada triwulan IV 2026.

Tambahan alokasi untuk JBT Solar mencapai 12.453 KL. Sementara untuk JBKP Pertalite, tambahan pasokan yang dialokasikan mencapai 31.603 KL.

“Tidak hanya untuk kebutuhan transportasi darat dan umum, penambahan pasokan BBM juga menyasar sektor perikanan tangkap lokal,” kata Hasan.

Dukungan pasokan juga direncanakan untuk dua stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). SPBN Nelayan Penajam direncanakan memperoleh tambahan alokasi 80 KL, sedangkan SPBN Api-Api mendapat tambahan 20 KL.

Untuk merealisasikan penambahan tersebut, Dinas Perikanan PPU akan mengajukan surat resmi yang memuat perhitungan teknis kebutuhan BBM bagi armada nelayan. Langkah ini diharapkan membantu memastikan tambahan kuota dapat disalurkan sesuai kebutuhan dan peruntukannya. (kim/adv)

Editor : Wawan