PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperjelas mekanisme peminjaman Barang Milik Daerah (BMD) untuk memastikan pengelolaan aset berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), layanan peminjaman fasilitas Diskominfo PPU dapat diakses berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, perbankan, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga masyarakat umum.
Sekretaris Diskominfo PPU, Eko Setiawan, mengatakan, peminjaman dapat diajukan untuk berbagai kebutuhan, seperti fasilitas siaran langsung (live streaming), peliputan, televisi, rapat melalui Zoom, hingga perangkat drone.
“Layanan pinjam pakai aset ini dapat diakses oleh instansi pemerintah, perbankan, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga masyarakat umum,” kata Eko, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, tata kelola peminjaman aset mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menurutnya, prosedur yang jelas diperlukan agar pemanfaatan aset pemerintah memiliki dasar administrasi yang sah, disertai bukti serah terima, serta didukung pengawasan dan inventarisasi yang akurat.
“Pelayanan pinjam pakai aset yang baik harus bertumpu pada prosedur yang jelas, kewenangan yang sah, bukti serah terima, serta pengawasan dan inventarisasi yang akurat,” ujarnya.
Adapun proses peminjaman diawali dengan pengajuan surat resmi kepada Kepala Diskominfo PPU yang menjelaskan kebutuhan fasilitas. Setelah surat diterima, petugas akan melakukan verifikasi permohonan sekaligus memeriksa ketersediaan dan kondisi fisik perangkat yang dibutuhkan.
Jika permohonan disetujui oleh Kepala Dinas atau pimpinan yang berwenang, pemohon akan diinformasikan untuk mengambil barang secara langsung di kantor Diskominfo PPU. Proses penyerahan wajib disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
“Pengambilan dan pengembalian barang wajib dilakukan langsung di kantor Diskominfo PPU untuk menjaga efisiensi operasional petugas,” tegasnya.
Saat barang dikembalikan, tim teknis akan memeriksa kondisi fisik perangkat terlebih dahulu sebelum menandatangani BAST pengembalian. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian, Diskominfo PPU akan melakukan penagihan secara berkala kepada peminjam.
Eko menegaskan, peminjam juga harus bertanggung jawab terhadap aset yang digunakan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, penyelesaian tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sementara itu, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, peminjam diwajibkan bertanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui SOP tersebut, Diskominfo PPU berharap pemanfaatan aset daerah dapat berlangsung lebih tertib dan terkontrol, sekaligus menjaga ketersediaan serta kondisi perangkat untuk mendukung pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. (kim/adv)
Editor : Wawan