PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan alokasi BBM tepat sasaran, sekaligus mencegah penyalahgunaan rekomendasi bagi kapal yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
Dalam pemantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Api-Api, Dinas Perikanan PPU bersama personel TNI Angkatan Laut (AL) menemukan sedikitnya 12 kapal yang terdaftar sebagai penerima rekomendasi BBM subsidi, tetapi tidak memiliki mesin.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan PPU, Nani Adriana, m
“Namun dalam kondisi tidak memiliki mesin. Meskipun fisik kapalnya ada, kendaraan tangkap tersebut nyatanya tetap mendapatkan jatah BBM,” terang Nani.
Atas temuan tersebut, Dinas Perikanan PPU langsung membekukan rekomendasi BBM subsidi dan menolak perpanjangannya bagi kapal-kapal yang dinilai bermasalah. Kebijakan ini tetap diberlakukan meskipun pemilik kapal berdalih armadanya sedang tidak beroperasi atau berada di darat untuk menjalani perbaikan.
Sejumlah nelayan menyebut kapal mereka mengalami kebocoran akibat kondisi cuaca selama musim Angin Selatan.
“Beberapa nelayan beralasan kapal mereka mengalami kebocoran akibat terpaan selama musim Angin Selatan,” ucapnya.
Serapan BBM Nelayan Hampir Penuh
Pengawasan tersebut dilakukan di tengah tingginya penyerapan BBM bersubsidi pada dua SPBN yang melayani nelayan PPU, yakni SPBN Penajam dan SPBN Api-Api.
Nani menjelaskan, SPBN Penajam memiliki alokasi BBM bersubsidi sebesar 40 kiloliter (KL) per bulan untuk melayani 99 nelayan. Penyerapan di lokasi ini tercatat hampir mencapai kuota pada Juni, Agustus, dan September.
Sementara itu, SPBN Api-Api memiliki kuota lebih besar, yakni 120 KL per bulan, dengan jumlah penerima sekitar 500 nelayan.
“Tingkat realisasi di SPBN Api-Api tergolong sangat tinggi, di mana pada Juli terserap 119 KL, Agustus mencapai 120 KL penuh, dan September terserap 118 KL,” jelas Nani.
Tingginya tingkat penyerapan tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah daerah perlu memastikan penggunaan BBM sesuai kebutuhan operasional kapal nelayan yang benar-benar aktif melaut.
Kuota Kapal Bermasalah Dialihkan Sementara
Di tengah keterbatasan kuota, Dinas Perikanan PPU juga menerapkan mekanisme pengalihan alokasi secara temporer. Rekomendasi bagi kapal yang sudah tidak ada atau tidak lagi beroperasi dihentikan sementara, sedangkan alokasi BBM dapat dialihkan kepada nelayan aktif yang memenuhi persyaratan.
Adapun jatah BBM bagi kapal yang sedang menjalani perbaikan akan dititipkan terlebih dahulu dalam sistem pengawasan. Penyaluran kembali dilakukan setelah kapal dinyatakan siap beroperasi.
“Kemudian baru akan dikembalikan serta disalurkan kembali secara resmi setelah kapal nelayan bersangkutan sudah siap berlayar kembali,” tuturnya.
Melalui pengawasan lapangan, evaluasi penyerapan, dan penertiban rekomendasi, Dinas Perikanan PPU berupaya menjaga agar BBM bersubsidi tetap tersedia bagi nelayan yang membutuhkan untuk kegiatan penangkapan ikan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (kim/adv)
Editor : Wawan