PROKAL.co, PENAJAM – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengejar penyelesaian laporan realisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Hingga pertengahan Oktober, masih terdapat delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyampaikan laporan capaian kinerjanya.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (Rendalev) Bapelitbang PPU, Muhammad Zulfikar Iqbal, mengatakan dari total 34 OPD, baru 26 OPD yang telah menyerahkan laporan realisasi rencana kerja perangkat daerah.
“Dari 34 OPD yang ada, baru 26 OPD yang sudah masuk laporannya,” kata Iqbal, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, Bapelitbang PPU sebelumnya telah menetapkan batas akhir pengumpulan laporan pada 7 Oktober 2026. Tenggat tersebut tercantum dalam surat permintaan data yang disampaikan kepada seluruh OPD.
Namun, hingga batas waktu terlewati, belum seluruh perangkat daerah memenuhi kewajiban pelaporan. Bapelitbang pun melakukan penagihan secara aktif untuk mempercepat proses pengumpulan dan evaluasi data.
“Kami terus mengejar masing-masing OPD yang belum menyerahkan. Penekanan tetap seperti biasa, diimbau melalui grup koordinasi dan dilanjutkan dengan pengiriman surat permintaan kedua,” ujarnya.
Kondisi Fiskal Pengaruhi Capaian Kinerja
Selain keterlambatan laporan, Bapelitbang PPU juga menghadapi tantangan dalam mengukur capaian target pembangunan tahun ini.
Iqbal menjelaskan, evaluasi kinerja perangkat daerah pada 2026 tidak dapat dilepaskan dari kondisi kemampuan fiskal pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran dinilai berdampak terhadap pelaksanaan program, termasuk realisasi fisik dan keuangan di sejumlah OPD.
Karena itu, menurutnya, belum tercapainya target program tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penurunan kinerja perangkat daerah.
“Tahun ini cukup sulit untuk mengukurnya. Belum tercapainya target itu bukan karena kinerja OPD menurun, melainkan faktor kemampuan fiskal daerah kita,” jelasnya.
Ia menilai, kondisi fiskal perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam membaca hasil evaluasi pembangunan agar penilaian terhadap capaian program tetap proporsional.
Bapelitbang PPU masih mengumpulkan dan mengolah laporan dari seluruh OPD sebelum memetakan secara menyeluruh sektor yang telah mencapai target maupun yang masih membutuhkan perhatian.
Target RPJMD Tetap Jadi Prioritas
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Iqbal menegaskan bahwa pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap menjadi prioritas.
Bapelitbang berharap hasil evaluasi pada triwulan IV dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai capaian program pembangunan daerah sepanjang 2026.
“Terlepas pada kondisi fiskal yang terbatas, pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah sesuai RPJMD tetap jadi prioritas kami dan mudah-mudahan capaian kinerja OPD bisa ditingkatkan dan tergambar jelas di Triwulan IV nanti,” pungkasnya.
Kelengkapan laporan dari seluruh OPD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi agar pemerintah daerah memiliki data yang memadai untuk mengukur pelaksanaan program dan menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya. (kim/adv)
Editor : Wawan