Asap Karhutla Ancam Kesehatan Siswa, Sekkab PPU Minta Sekolah Mengacu Data Kualitas Udara

Wawan • Dipublikasikan Senin, 19 Oktober 2026 | 18:22 WIB
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar
Sekkab PPU, Tohar

 

PROKAL.co, PENAJAM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu kerugian ekonomi dan mengancam kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah pun meminta hasil pemantauan kualitas udara menjadi dasar penentuan kebijakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, mengatakan dampak karhutla mulai dirasakan masyarakat, terutama akibat rusaknya komoditas perkebunan warga serta penurunan kualitas udara yang dipicu asap kebakaran.

“Terutama kerugian ekonomi akibat rusaknya berbagai komoditas lahan perkebunan warga,” kata Tohar, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan kualitas udara secara intensif setiap pagi dan sore. Hasil pengukuran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU dalam menentukan metode pembelajaran yang aman bagi siswa.

Tohar meminta Disdikpora mempertimbangkan kondisi kualitas udara sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka atau dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Saya minta Disdikpora menjadikan data pengawasan kualitas udara ini sebagai referensi, apakah pembelajaran akan dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring atau tetap tatap muka dengan kewajiban menggunakan masker,” jelasnya.

Kasus ISPA Ikut Menjadi Perhatian

Dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Tohar mengonfirmasi adanya laporan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU.

Perkembangan dampak kesehatan tersebut turut dipantau secara berjenjang hingga ke Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah terus mencermati situasi agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, Pemkab PPU masih mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional personel pemadam kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Seiring perpanjangan status siaga darurat, pemerintah daerah juga terus menghitung kecukupan anggaran agar kebutuhan operasional penanganan karhutla dapat terpenuhi.

Perusahaan Diminta Bantu Penanganan Karhutla

Tohar turut menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam penanggulangan karhutla. Ia mengimbau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan maupun kehutanan untuk memiliki tim dan peralatan pemadam kebakaran mandiri.

Namun, menurutnya, tanggung jawab perusahaan tidak semestinya hanya terbatas pada perlindungan wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan juga diharapkan bersedia memberikan bantuan ketika kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.

“Jangan egois hanya memperhatikan wilayah kerjanya saja. Ketika kondisi lapangan membutuhkan kontribusi dan perbantuan, saya minta kerelaan perusahaan untuk ikut turun bersama penanggulangan karhutla di lapangan,” tegasnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan unsur terkait dinilai penting untuk memperkuat penanganan kebakaran, terutama ketika kejadian berlangsung di sejumlah titik secara bersamaan.

Dugaan Kesengajaan Perlu Ditelusuri

Selain dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, Tohar juga menyoroti dugaan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kejadian karhutla. Ia meminta fenomena tersebut ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan kondisi lahan setelah kebakaran.

Menurutnya, perubahan pemanfaatan lahan setelah kebakaran perlu menjadi salah satu petunjuk yang diperiksa untuk mengetahui penyebab kejadian.

“Sekarang kejadian itu hampir semuanya sengaja. Tinggal keseriusan kita untuk menelusuri. Fenomenanya akan kelihatan, apakah setelah kebakaran ada yang memasang patok atau langsung menanam (nuggal). Itu tinggal kita telusuri saja,” pungkas Tohar.

Pemerintah daerah berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, dukungan bagi petugas, keterlibatan perusahaan, serta penelusuran penyebab kebakaran agar kejadian serupa dapat dicegah. (kim/adv)

Editor : Wawan
ADV PEMKAB PPU pemkab ppu