PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui keterbatasan posisi tawar pemerintah daerah dalam menangani perselisihan ketenagakerjaan dengan perusahaan. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam memperjuangkan penyelesaian sengketa yang turut menyangkut hak-hak pekerja.
Kepala Disnakertrans PPU, Adriani Amsyar, mengungkapkan persoalan tersebut dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang membahas peningkatan pelayanan publik, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga penanganan konflik industrial, Rabu (21/10/2026).
Menurut Adriani, dalam proses penyelesaian perselisihan, pemerintah daerah kerap menghadapi situasi ketika kebijakan perusahaan lebih dominan. Sementara itu, kewenangan dinas dalam mendorong kesepakatan antara kedua belah pihak memiliki keterbatasan.
“Posisi kami sebagai perwakilan pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, kami tidak punya nilai barter dengan perusahaan. Jadi seolah-olah terlihat kebijakan perusahaan itu lebih dominan,” kata Adriani di hadapan para pemangku kepentingan dan perwakilan kepolisian.
Ia menjelaskan, ketika mediasi di tingkat kabupaten tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Samarinda. Proses tersebut menjadi beban tambahan bagi pekerja, terutama mereka yang sudah kehilangan pekerjaan dan mengalami tekanan ekonomi.
Jarak tempuh menuju Samarinda serta frekuensi persidangan yang berulang dinilai dapat menyulitkan pekerja untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.
“Jarak waktu itu yang menjadi pertimbangan daripada si pekerja. Bahkan kemungkinan sudah di-PHK, kondisi keuangan dan ekonomi sudah melemah, toh juga dihadapkan dengan bolak-baliknya ke Samarinda. Itu PHI tidak satu dua kali, bisa lima kali,” tegasnya.
Putusan PHI Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Tantangan tidak berhenti pada proses mediasi dan persidangan. Disnakertrans PPU juga menghadapi kendala dalam pelaksanaan putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap.
Adriani mencontohkan adanya perkara yang melibatkan perusahaan daerah, tetapi putusannya belum dapat dieksekusi karena kondisi finansial perusahaan yang memburuk. Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah dalam upaya memastikan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan berjalan hingga tuntas.
Untuk memperkuat proses mediasi, Disnakertrans PPU berencana merevisi standar operasional prosedur (SOP) penanganan perselisihan. Salah satu langkah yang dijajaki ialah menjalin kerja sama formal dengan aparat kepolisian.
“Keterlibatan penegak hukum dinilai penting untuk memperkuat legitimasi proses mediasi tripartit di tingkat kabupaten,” tegasnya.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses penyelesaian perselisihan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah secara lebih terstruktur.
Layanan AK-1 dan Jaminan Sosial Ikut Dibahas
Selain persoalan hubungan industrial, FKP tersebut juga membahas transformasi pelayanan kartu pencari kerja atau AK-1 berbasis daring melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU.
Digitalisasi layanan diharapkan mempermudah masyarakat mengakses administrasi ketenagakerjaan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor.
Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan turut menjadi perhatian. Pembahasan ini berkaitan dengan perubahan kebijakan verifikasi desil dari pemerintah provinsi yang berdampak terhadap penentuan penerima manfaat dan alokasi anggaran daerah.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelayanan ketenagakerjaan di PPU, mulai dari akses layanan administrasi hingga perlindungan pekerja ketika menghadapi perselisihan dengan perusahaan. (kim/adv)
Editor : Wawan