PROKAL.co, PENAJAM – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya mempertahankan tipologi kelembagaannya agar tidak turun dari tipe A ke tipe B. Upaya tersebut dilakukan dengan menyampaikan sanggahan formal disertai argumen teknis kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten PPU.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapelitbang PPU, Ade Embongbulan, mengatakan penentuan tipologi perangkat daerah umumnya mempertimbangkan sejumlah variabel, antara lain luas wilayah, jumlah perangkat daerah yang ditangani, serta besaran anggaran.
Menurut Ade, dinamika penataan organisasi pemerintahan tidak serta-merta mengurangi beban kerja riil Bapelitbang, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengalokasikan anggaran bagi berbagai program daerah.
Ia mencontohkan peleburan Korpri ke dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta rencana penyesuaian kedudukan RSUD di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Secara kelembagaan jumlahnya mungkin berkurang karena melebur, tetapi substansi pekerjaan dan unit layanannya tetap ada. Beban perencanaan dan pertimbangan pendanaannya tetap sama beratnya,” kata Ade, Rabu (21/10/2026).
Beban Perencanaan Tetap Kompleks
Ade juga menyoroti variabel anggaran yang menjadi salah satu dasar penentuan tipologi kelembagaan. Menurutnya, penilaian tersebut masih mengacu pada data kajian awal periode 2017–2018, sementara kapasitas anggaran daerah mengalami dinamika dan sempat meningkat signifikan pada 2023–2024.
Ia menilai, keterbatasan anggaran justru menuntut proses perencanaan yang lebih cermat. Bapelitbang harus memastikan alokasi dana tetap mendukung pelayanan dasar masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas daerah.
“Saat anggaran terbatas, tantangannya justru lebih berat. Kami harus memastikan denyut nadi pelayanan dasar berjalan serta program-program unggulan prioritas dalam dokumen perencanaan tetap tercapai secara proporsional,” tegasnya.
Dengan demikian, menurut Ade, penilaian terhadap tipologi kelembagaan perlu mempertimbangkan kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang tetap harus dijalankan, bukan hanya melihat perubahan struktur organisasi atau besaran anggaran.
Wilayah Delineasi IKN Jadi Pertimbangan
Faktor luas wilayah juga menjadi bagian dari argumentasi Bapelitbang PPU. Masuknya sebagian wilayah kabupaten ke dalam kawasan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dinilai perlu diperhitungkan dalam evaluasi kelembagaan.
Ade merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, khususnya Pasal 39 ayat (3), yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selama masa transisi hingga diterbitkannya peraturan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
Dalam konteks tersebut, Pemkab PPU dinilai masih memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di wilayah yang masuk dalam delineasi IKN, selama pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan daerah khusus belum sepenuhnya berjalan efektif.
Selain faktor wilayah, Ade menegaskan bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan berlangsung sepanjang tahun. Prosesnya mencakup penyusunan program tahunan hingga verifikasi perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun perencanaan berikutnya.
“Mulai dari penyusunan program tahunan hingga verifikasi perencanaan RPJMD untuk tahun perencanaan pada akhir tahun berjalan,” jelasnya.
Riset dan Inovasi Daerah Juga Diampu
Ade menyebutkan, sanggahan beserta argumen teknis terkait kondisi objektif di lapangan telah resmi disampaikan kepada Bagian Ortal Setkab PPU.
Ia berharap penjelasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi tipologi kelembagaan, sehingga Bapelitbang dapat mempertahankan tipe A dan menjalankan fungsi perencanaan pembangunan secara optimal.
Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga efektivitas pencapaian target indikator pembangunan daerah. Terlebih, Bapelitbang PPU tidak hanya menangani perencanaan pembangunan, tetapi juga mengampu urusan riset dan inovasi daerah. “Apalagi, Bapelitbang juga mengampu urusan Riset dan Inovasi Daerah,” pungkasnya. (kim/adv)
Editor : Wawan