PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mengupayakan penyelesaian legalitas lahan eks transmigrasi di Kecamatan Babulu yang hingga kini belum bersertifikat. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak warga yang telah menempati dan mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun.
Kepala Disnakertrans PPU, Adriani Amsyar, mengatakan proses penyelesaian dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan atau ATR/BPN PPU, pemerintah desa, serta instansi teknis terkait.
Dari permintaan data terhadap 140 bidang tanah, sebanyak 63 berkas tercatat akan ditindaklanjuti. Rinciannya, 17 bidang di Desa Gunung Intan dan 46 bidang di Desa Gunung Mulia.
“Dari total permintaan data sebanyak 140 bidang, tercatat ada 63 berkas yang akan ditindaklanjuti, meliputi 17 bidang di Desa Gunung Intan dan 46 bidang di Desa Gunung Mulia,” kata Adriani, yang akrab disapa A'ad, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, inventarisasi dilakukan untuk menelusuri riwayat penguasaan dan kepemilikan tanah eks transmigrasi, termasuk perubahan kepemilikan sejak penempatan awal pada 1979 hingga mutasi terakhir.
Pendataan tersebut mencakup Desa Gunung Intan, Gunung Mulia, dan Gunung Makmur. Hasilnya menjadi bahan untuk mengidentifikasi persoalan administrasi yang menghambat penerbitan sertifikat.
Riwayat Kepemilikan Tanah Ditelusuri
Berdasarkan lembar kerja inventarisasi di Desa Gunung Intan, terdapat 17 bidang tanah yang sebagian besar telah mengalami peralihan kepemilikan.
Peralihan tersebut umumnya terjadi melalui transaksi jual beli atau ganti rugi. Namun, sejumlah warga masih tercatat menguasai tanah sejak pembagian awal program transmigrasi pada 1979.
“Sebagian besar lahan berpindah tangan melalui transaksi ganti rugi atau jual beli, sementara beberapa warga lainnya tercatat masih menguasai tanah sejak pembagian awal transmigrasi pada 1979,” ujarnya.
Data inventarisasi juga mencatat pemegang hak awal, di antaranya Sahudi Mubar di RT 005 dan Kayat di RT 015. Keduanya tercatat masih menguasai tanah asal dengan luas masing-masing 2.500 meter persegi dan bidang lainnya yang memiliki luasan berbeda.
Sementara itu, sejumlah bidang lain telah beralih melalui transaksi ganti rugi kepada warga, seperti Yahni, Basuki, Sarginen, Lamijo, hingga Suminah, dalam rentang waktu 1980–2014.
Di Desa Gunung Mulia, inventarisasi merangkum 46 persil tanah yang terdiri atas lahan produktif dan pekarangan. Riwayat penguasaan tanah di wilayah ini didominasi transaksi jual beli, pewarisan dari penerima program transmigrasi, serta kepemilikan yang masih bertahan sejak pembagian awal.
Beberapa nama pemilik awal yang tercatat dalam pendataan tersebut antara lain Sutris, Sogi, Darmo Wiyono, dan Tris Warji.
Luas bidang tanah bervariasi, mulai dari pekarangan sekitar 2.500 meter persegi hingga lahan usaha tani seluas 10.000 meter persegi atau satu hektare. Setiap persil juga dilengkapi keterangan batas bidang di sisi utara, timur, selatan, dan barat, serta titik koordinat geografis.
Puluhan Bidang di Gunung Makmur Belum Bersertifikat
Persoalan serupa ditemukan di Desa Gunung Makmur. Berdasarkan data pemerintah desa, sedikitnya 36 warga tercatat menguasai bidang tanah eks transmigrasi yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Sebarannya meliputi 10 warga di RT 001, 22 warga di RT 002, dan empat warga di RT 004.
Nama penerima pembagian lahan yang sertifikatnya belum terbit antara lain Ade Suryana, Kartono, Samsuri, hingga Nur'i.
Data tersebut menjadi bagian dari bahan inventarisasi untuk menata administrasi pertanahan sekaligus menelusuri penyebab belum tuntasnya legalitas lahan eks transmigrasi di wilayah PPU.
PTSL Jadi Salah Satu Opsi Penyelesaian
Adriani menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut adalah memasukkan bidang tanah yang memenuhi persyaratan ke dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Meski demikian, proses tersebut tidak dapat dilakukan tanpa pemeriksaan awal. Status dan riwayat tanah, kelengkapan dokumen penempatan transmigrasi, serta keberadaan Hak Pengelolaan (HPL) perlu diverifikasi sebelum sertifikat dapat diterbitkan.
Dalam proses ini, Disnakertrans PPU berperan menelusuri riwayat penempatan warga dan menyiapkan dokumen administrasi transmigrasi. Sementara itu, penilaian keabsahan hak atas tanah dan proses teknis penerbitan sertifikat menjadi kewenangan Kantor Pertanahan.
“Sementara itu, kewenangan penilaian keabsahan hak atas tanah serta teknis penerbitan sertifikat berada sepenuhnya di bawah Kantor Pertanahan,” ucapnya.
Karena itu, inventarisasi menyeluruh dan pencocokan dokumen terus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi setiap bidang tanah. Langkah ini diperlukan agar penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan status hukum masing-masing lahan.
Adriani menegaskan, penuntasan persoalan lahan eks transmigrasi tidak sekadar mengejar penerbitan sertifikat, tetapi juga memastikan hak warga memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan data yang lebih lengkap dan koordinasi lintas instansi, Pemkab PPU berharap persoalan legalitas tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat ditangani secara bertahap dan memberikan kepastian bagi masyarakat. (kim/adv)
Editor : Wawan