PROKAL.co, PENAJAM – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, didorong untuk memperluas perannya. Tak lagi terbatas pada penimbangan balita dan pelayanan kesehatan ibu-anak, Posyandu kini diarahkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU melalui sosialisasi dan penguatan tata kelola Posyandu yang dibuka Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini diikuti 136 peserta, terdiri dari perwakilan kecamatan, kepala desa dan lurah, ketua tim pembina Posyandu desa dan kelurahan, serta unsur DPD tingkat kabupaten.
Tita menjelaskan, transformasi Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Melalui kebijakan tersebut, Posyandu menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan kelurahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar secara lebih menyeluruh.
“Posyandu sekarang tidak hanya berbicara tentang penimbangan bayi atau pelayanan kesehatan. Ada enam bidang SPM yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat,” jelas Tita.
Perluasan peran tersebut menuntut perubahan pemahaman pemerintah desa dan kelurahan, tim pembina, serta kader Posyandu. Tidak hanya menjalankan kegiatan rutin, mereka juga perlu memahami cakupan pelayanan baru agar program dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.
Tita mencontohkan, Posyandu dapat berperan membantu pendataan anak putus sekolah, rumah tidak layak huni, hingga warga yang belum mendapatkan bantuan sosial.
Dengan dukungan kader di lingkungan masyarakat, Posyandu diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai kebutuhan warga, bahkan hingga tingkat RT dan RW.
“Jangan sampai ketika mengikuti lomba atau memaparkan program desa, yang disampaikan hanya kegiatan kesehatan. Kita harus memahami bahwa peran Posyandu sudah mencakup enam bidang SPM,” tegasnya.
Menurut Tita, pemahaman yang menyeluruh penting agar transformasi Posyandu benar-benar diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, bukan sebatas perubahan administrasi atau pelaporan.
DPMD PPU menyadari penerapan transformasi Posyandu masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama.
Karena itu, pemerintah desa dan kelurahan didorong mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui inovasi dan kolaborasi. Sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga diperlukan agar setiap bidang pelayanan mendapatkan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.
Dalam kegiatan tersebut, DPMD PPU menghadirkan perwakilan enam OPD terkait untuk memberikan pemahaman sekaligus membahas kendala yang muncul dalam penerapan pelayanan Posyandu.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Kita perlu saling menguatkan dan bersinergi agar perubahan ini tidak menjadi beban, tetapi justru meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tita.
Melalui sosialisasi ini, DPMD PPU berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola Posyandu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelayanan, hingga penyusunan laporan yang terintegrasi.
Penguatan tersebut diharapkan menjadikan Posyandu semakin berperan sebagai garda pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan cakupan yang lebih luas dan dukungan lintas sektor, Posyandu diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kabupaten PPU. (bs/adv)
Editor : Wawan