PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak kekeringan yang masih dirasakan masyarakat.
Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah rapat koordinasi evaluasi penanganan dampak El Nino yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, di Kantor Bupati PPU, Senin (19/10/2026).
Semula, status siaga darurat dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026. Namun, hasil evaluasi bersama sejumlah pemangku kepentingan menunjukkan perlunya memperpanjang masa kesiapsiagaan, dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca, tingginya kejadian karhutla, serta keterbatasan akses air bersih di sejumlah wilayah.
Tohar menegaskan, selama masa siaga darurat, koordinasi penanganan bencana harus berjalan efektif dengan komando operasional berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU.
“Seluruh kendali operasi di lapangan didelegasikan kepada Kepala Pelaksana BPBD. Tidak boleh ada penundaan tindakan hanya karena menunggu perintah kepala dinas atau camat,” tegasnya.
Pembakaran Lahan Dilarang, Dugaan Kesengajaan Ditelusuri
Selain memperkuat koordinasi, Pemkab PPU menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, baik untuk membersihkan pekarangan maupun membuka lahan perkebunan baru.
Camat, kepala desa, lurah, serta jajaran TNI-Polri diminta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar praktik pembakaran lahan tidak memicu kebakaran yang lebih luas.
Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan kesengajaan dalam kejadian karhutla. Penelusuran dapat mencakup indikasi di lapangan, termasuk kemungkinan pemasangan patok batas tanah baru atau aktivitas penanaman setelah kebakaran.
Langkah tersebut diharapkan membantu mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Operasional Petugas Didukung BTT
Dari sisi penanganan, pemerintah daerah terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan operasional personel BPBD dan pemadam kebakaran melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pemkab PPU juga meminta perusahaan, khususnya di sektor perkebunan dan kehutanan, melengkapi tim serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran internal.
Perusahaan diharapkan tidak hanya melindungi wilayah konsesinya sendiri, tetapi juga bersedia membantu penanganan kebakaran di kawasan sekitar ketika dibutuhkan.
Keterlibatan sektor swasta dinilai penting untuk memperkuat kemampuan penanganan di lapangan, terutama ketika kebakaran terjadi di sejumlah titik dalam waktu berdekatan.
Asap Karhutla Ancam Kesehatan, Pembelajaran Dievaluasi
Dampak karhutla dan kekeringan turut memengaruhi kehidupan masyarakat. Kerusakan komoditas perkebunan menimbulkan kerugian ekonomi, sementara asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan warga.
Di sektor pendidikan, dinas terkait bersama pihak berwenang mengevaluasi kondisi kualitas udara dan ambang batas aman sebagai dasar menentukan kebijakan kegiatan belajar mengajar.
Opsi yang dipertimbangkan meliputi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran tatap muka dengan kewajiban menggunakan masker, menyesuaikan hasil pemantauan kualitas udara.
Tohar juga mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari BPBD, pemadam kebakaran, Dinas Pertanian, Satpol PP, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, hingga jajaran Polres dan Kodim.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bekerja di lapangan dalam penanganan karhutla dan dampak kekeringan. Evaluasi terhadap kondisi cuaca dan penanganan bencana akan kembali dilakukan pada akhir Desember mendatang,” tutupnya.
Melalui perpanjangan status siaga darurat ini, Pemkab PPU berharap kesiapsiagaan lintas instansi tetap terjaga hingga akhir tahun, sekaligus memperkuat upaya pencegahan karhutla dan penanganan dampak kekeringan di masyarakat. (bs/adv)
Editor : Wawan