Bidik Anggaran Pusat, Pemkab PPU Siapkan SK Kawasan Kumuh 5 Wilayah Pesisir

Wawan • Dipublikasikan Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:05 WIB
Kepala Dinas Perkimtan PPU, Riviana Noor.
Kepala Dinas Perkimtan PPU, Riviana Noor.

 

PROKAL.co,PENAJAM-Langkah strategis tengah disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) demi membenahi wilayah pesisirnya. Sebanyak lima kelurahan dan desa kini resmi masuk daftar untuk segera ditetapkan ke dalam kategori kawasan kumuh.

Penetapan status administratif tersebut difokuskan pada Kelurahan Jenebora, Kelurahan Gersik, serta Kelurahan Pantai Lango di Kecamatan Penajam. Selain itu, pendataan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) PPU turut mencakup Desa Api-Api di Kecamatan Waru dan Desa Babulu Laut di Kecamatan Babulu.

"Ada lima wilayah pesisir yang akan ditetapkan sebagai kawasan kumuh," ungkap Kepala Dinas Perkimtan PPU, Riviana Noor, menjawab wartawan, Jumat (23/10/2026).

Penetapan legalitas lewat Surat Keputusan (SK) bupati bukan tanpa alasan. Status kawasan kumuh menjadi syarat mutlak dari pemerintah pusat agar daerah berhak mengakses kucuran anggaran penataan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kini sedang dalam proses penerbitan SK penetapan kawasan kumuh di lima kelurahan/desa pesisir yakni Jenebora, Pantai Lango, Gersik, Desa Api-Api dan Babulu Laut," jelas Riviana.

Setelah payung hukum penetapan terbit, Dinas Perkimtan PPU bergegas menyusun dokumen Detail Engineering Design (DED) atau rencana teknis penataan kawasan. Dokumen DED tersebut menjadi tiket utama untuk mencairkan bantuan fisik dari pemerintah pusat.

Anggaran dari Kementerian PKP nantinya dialokasikan untuk membenahi beragam infrastruktur dasar pesisir. Fasilitas yang disasar meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, jaringan air bersih, penerangan jalan umum, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

"Setelah seluruh syarat administrasinya dipenuhi, baru kami usulkan ke pemerintah pusat untuk penataan kawasan kumuh. Mudah-mudahan lima kawasan kumuh yang diusulkan nantinya dapat diakomodir oleh pemerintah pusat," tutur Riviana.

Upaya penataan ini melanjutkan kebijakan sebelumnya pada 2023. Saat itu, Pemkab PPU juga telah menerbitkan SK kawasan kumuh untuk Tanjung Harapan di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, serta kawasan pesisir di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam.(rie/adv)

Editor : Wawan
ADV PEMKAB PPU pemkab ppu