PROKAL.co, PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat integrasi data sekaligus mempermudah verifikasi status domisili pencari kerja dan calon penerima program perlindungan ketenagakerjaan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mempertemukan sejumlah perwakilan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Melalui kerja sama yang diperbarui, Disnakertrans diharapkan dapat memperoleh akses pemanfaatan data kependudukan secara lebih efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Andi Bachtiar Latief, mengatakan kebutuhan verifikasi data cukup besar, terutama dalam pelaksanaan program bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan kepala dinas pada tahun sebelumnya, terdapat sekitar 20.000 pekerja rentan yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut terdiri dari 15.000 penerima bantuan Pemerintah Kabupaten PPU dan 5.000 penerima bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
"Penyampaian Pak Kepala Dinas di tahun lalu itu memang ada total sekitar 20.000 pekerja rentan yang mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan. 15.000 dari Pemerintah Kabupaten dan 5.000 bantuan dari Pemprov Kaltim," kata Andi Bachtiar Latief saat dikonfirmasi, Senin (26/10/2026).
Menurut Bachtiar, Disnakertrans juga pernah mengajukan permohonan verifikasi terhadap 5.000 data pencari kerja untuk memastikan status kependudukan mereka sebagai warga PPU.
Verifikasi tersebut dibutuhkan dalam berbagai pelayanan ketenagakerjaan, termasuk saat masyarakat mengurus kartu pencari kerja atau AK-1. Sebab, kepemilikan KTP fisik belum tentu mencerminkan status kependudukan terbaru seseorang.
Ia mencontohkan, ada warga yang masih memegang KTP dengan alamat PPU, tetapi berdasarkan data kependudukan digital ternyata sudah pindah dan tercatat sebagai penduduk daerah lain.
"Kalau kita meng-IKD terkadang memang KTP itu masih beralamat di sini, tertanda kalau kita IKD atau KTP digital itu ternyata sudah pindah di daerah lain, tapi masih memegang KTP lama," ujarnya.
Karena itu, akses terhadap basis data kependudukan dinilai dapat membantu Disnakertrans memastikan keakuratan informasi sebelum menetapkan penerima program maupun memberikan layanan kepada pencari kerja.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Juzlizar Rakhman, menjelaskan bahwa koordinasi pemadanan data sebenarnya telah berjalan melalui mekanisme surat-menyurat resmi. Selama ini, data calon penerima jaminan sosial dikumpulkan terlebih dahulu dari pemerintah desa dan kelurahan, kemudian diajukan kepada Disdukcapil untuk diverifikasi.
"Kalau untuk permohonan pemadanan data biasanya kami bersurat berdasarkan data yang dikumpulkan dari desa kelurahan untuk calon penerima jansos. Kalau PKS itu kan sebenarnya harus memperkuat saja," kata Juzlizar.
Ia mengungkapkan, kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebenarnya pernah dilakukan untuk tahun 2025. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait akses terhadap sistem basis data kependudukan.
"Terkait dengan PKS, Disnaker itu sudah bekerja sama terkait dengan data tahun 2025. Cuma permasalahan di lapangan, kita tidak bisa mengakses ke depan, tidak bisa membuka," tuturnya.
Bachtiar membenarkan bahwa pemanfaatan data kependudukan tidak hanya bergantung pada kesepakatan antarlembaga. Implementasinya juga memerlukan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), infrastruktur jaringan, serta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Salah satu kebutuhan teknis yang harus dipenuhi adalah pengaktifan jaringan Virtual Private Network (VPN) sebagai jalur akses ke sistem data kependudukan. Dengan dukungan infrastruktur dan perizinan tersebut, hak akses bagi petugas Disnakertrans dapat diproses sesuai mekanisme pemerintah pusat.
Selain itu, dokumen kerja sama pemanfaatan data memiliki masa berlaku satu tahun. Dengan demikian, Disnakertrans perlu melakukan pembaruan PKS agar pemanfaatan data kependudukan dapat terus berjalan.
Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi, mengurangi ketergantungan pada pemadanan data secara manual, serta memastikan program ketenagakerjaan tepat sasaran. Pada akhirnya, keakuratan data menjadi salah satu kunci agar pelayanan kepada pencari kerja dan pekerja rentan di Kabupaten PPU semakin efektif. (kim/adv)
Editor : Wawan