PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi potensi kekurangan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 hingga Rp 461 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi belum optimalnya realisasi pendapatan transfer, terutama dari sektor dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai sekitar 61 persen atau berkisar Rp 1,2 triliun dari total target Rp 1,9 triliun.
Artinya, masih terdapat sekitar 39 persen dari proyeksi pendapatan yang belum terealisasi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Hingga akhir Oktober atau menyisakan dua bulan menjelang tutup tahun, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar 61 persen atau di kisaran Rp1,2 triliun dari total target Rp 1,9 triliun,” kata Muhajir, Kamis (29/10/2026).
Tak hanya dari sisi pendapatan, penyerapan belanja daerah juga belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data per 28 Oktober 2026, realisasi belanja APBD PPU tercatat baru mencapai 60,11 persen.
Muhajir menjelaskan, belum optimalnya penyerapan belanja tersebut salah satunya dipengaruhi struktur APBD yang cukup besar, termasuk sejumlah pos belanja kontraktual yang belum dieksekusi maupun belum dibayarkan.
“Di mana terdapat sejumlah pos belanja kontraktual yang belum dieksekusi atau belum dibayarkan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi penerimaan hingga 30 Desember 2026, BKAD memperkirakan target pendapatan daerah tidak akan tercapai sepenuhnya.
Dari total target pendapatan sekitar Rp1,9 triliun, penerimaan riil diproyeksikan hanya mencapai Rp1,5 triliun. Dengan demikian, terdapat potensi kekurangan pendapatan atau loss hingga Rp461 miliar.
Muhajir merinci, kontribusi terbesar terhadap potensi kekurangan tersebut berasal dari sektor pendapatan transfer. Dari alokasi pendapatan transfer dalam perubahan APBD sebesar Rp1,4 triliun, pemerintah daerah memperkirakan realisasinya hanya mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Salah satu penyebab utamanya adalah belum tersalurkannya dana bagi hasil, khususnya yang berkaitan dengan sektor migas dan minerba. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi komponen kurang bayar yang sebelumnya telah diperhitungkan dalam postur perubahan APBD 2026.
Ia menjelaskan, Pemkab PPU sebelumnya telah mengalokasikan dana kurang bayar sekitar Rp338 miliar dalam perubahan APBD. Namun, setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dana yang disalurkan hanya mencapai Rp18,3 miliar.
Akibatnya, masih terdapat sekitar Rp320 miliar dari alokasi kurang bayar yang belum terealisasi.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dana tersebut dipastikan tidak akan disalurkan hingga akhir Desember 2026. Dengan demikian, penerimaan tersebut tidak dapat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tahun anggaran berjalan.
“Inilah potensi yang tidak tersalurkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan bahwa kemungkinan besar tidak ada penyaluran sampai akhir Desember untuk dana kurang bayar sebesar Rp338 miliar yang telah kita masukkan di postur perubahan APBD 2026. Sehingga potensi loss sebesar Rp320 miliar inilah yang tidak akan masuk ke kasda, dan menjadi penyebab utama besarnya potensi loss pendapatan kita,” pungkas Muhajir.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemkab PPU dalam mengelola keuangan daerah menjelang penutupan tahun anggaran. Proyeksi penerimaan yang lebih rendah dari target menuntut pemerintah daerah untuk mencermati kembali kondisi fiskal serta menyesuaikan pengelolaan belanja berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia.
Editor : Wawan