PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki pemahaman yang sama mengenai struktur dan dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca kondisi keuangan daerah, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Dalam rapat koordinasi dan arahan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (29/10/2026), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir memaparkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun ini masih dibayangi kewajiban finansial dari tahun sebelumnya.
Salah satu beban yang harus diperhitungkan adalah utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai sekitar Rp221 miliar.
Muhajir menjelaskan, kewajiban tersebut turut memengaruhi perubahan struktur APBD PPU sepanjang 2026. Pada Juni lalu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui perubahan penjabaran APBD. Saat itu, nilai anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp 1,6 triliun meningkat menjadi sekitar Rp 1,8 triliun.
Namun, peningkatan tersebut bukan berarti pemerintah daerah memperoleh tambahan dana segar yang dapat digunakan secara leluasa untuk membiayai program baru. "Ini mungkin sudah disampaikan berulang kali, tetapi perlu kami sampaikan peruntukannya agar kita bersama memahami terkait dengan konstruksi APBD secara umum," kata Muhajir.
Ia menegaskan, kenaikan anggaran tersebut terutama digunakan untuk mengakomodasi pembayaran kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga sebesar Rp 221 miliar. "Kalau ini bertambah, berarti kita menganggap dananya ada, uangnya ada. Namun, penambahan ini lebih kepada mengakomodasi yang namanya utang atau kewajiban pemerintah kita kepada pihak ketiga," jelasnya.
Seiring berjalannya tahun anggaran, struktur belanja kembali mengalami penyesuaian melalui mekanisme perubahan APBD. Nilai belanja yang sebelumnya sekitar Rp 1,8 triliun meningkat menjadi kurang lebih Rp 1,985 triliun.
Dengan struktur anggaran yang telah ditetapkan, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,990 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 1,985 triliun. Struktur tersebut juga memperhitungkan komponen penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
Di sisi lain, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar yang memimpin rapat mengingatkan adanya tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan perbandingan target dan realisasi pendapatan hingga Oktober, terdapat potensi kekurangan penerimaan atau loss yang diperkirakan mencapai sekitar Rp461 miliar.
Bahkan, proyeksi hingga akhir tahun anggaran menunjukkan potensi selisih antara kebutuhan pembiayaan dan pendapatan sekitar Rp 335,061 miliar. Tohar mengingatkan agar kondisi tersebut tidak kembali berulang seperti yang pernah terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. "Saya tadi tidak berani, maka siapa tahu bahasa saya bahwa akhir tahun anggaran 2026 itu mengulangi hal yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya. BPK telah mengonfirmasi kita, potensi loss kita ada di angka kurang lebih Rp 335 miliar," ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Tohar meminta seluruh perangkat daerah lebih disiplin dalam mengelola anggaran, terutama terkait pencatatan, penelaahan, dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
Ia juga mengingatkan agar proses peninjauan atau review terhadap kewajiban daerah tidak berlarut-larut hingga berulang kali. Menurutnya, proses yang terlalu panjang dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam memastikan dan menyelesaikan kewajiban yang harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
Tohar menegaskan, akumulasi utang daerah tidak terlepas dari pelaksanaan dokumen APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh masing-masing perangkat daerah. Karena itu, pengendalian keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab BKAD, melainkan membutuhkan komitmen seluruh OPD.
Kedisiplinan, koordinasi, serta keselarasan langkah antarperangkat daerah menjadi faktor penting untuk menjaga kondisi fiskal tetap terkendali. Hal tersebut sekaligus menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, termasuk proyeksi APBD 2027.
Pemkab PPU berharap seluruh SKPD dapat memahami kondisi riil keuangan daerah sehingga setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur, sesuai kemampuan anggaran, serta tidak menimbulkan beban kewajiban baru yang berpotensi mengganggu keuangan daerah. (kim/adv)
Editor : Wawan