PROKAL.co, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bergerak cepat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Selain memastikan program prioritas tetap berjalan, setiap perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan membenahi administrasi agar pelaksanaan anggaran berlangsung tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
Arahan tersebut disampaikan Tohar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarahan Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (29/10/2026).
Rakor tersebut digelar untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menjalankan perubahan anggaran agar sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam arahannya, Tohar menekankan pentingnya seluruh SKPD memahami kebijakan, prioritas, serta mekanisme pelaksanaan perubahan APBD. Kesamaan pemahaman diperlukan agar setiap perangkat daerah dapat segera menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan.
“Sama prinsipnya dengan ketika kita menerima DPA murni. Temu, kenali, dekati, pelajari dengan organik, supaya semua organik tahu, terlibat dan ada pelibatan yang memadai bahwa dalam rentang waktu tertentu kita harus melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam PDPA,” ucap Tohar.
Ia juga meminta masing-masing SKPD mengidentifikasi kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk menentukan langkah strategis agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai waktu yang tersedia.
Tohar menegaskan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan bukanlah dokumen anggaran baru yang berdiri sendiri. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap dokumen sebelumnya berdasarkan kondisi dan kebutuhan terkini, dengan tetap menjaga keberlangsungan program prioritas daerah.
“Secara filosofi DPA perubahan merupakan alat untuk menyelamatkan rencana program prioritas. Dengan demikian, DPA perubahan bukan DPA baru, tapi DPA lama yang telah dijustifikasi berdasarkan kondisi kekinian,” jelasnya.
Selain percepatan pelaksanaan program, Tohar memberikan perhatian khusus terhadap ketertiban administrasi keuangan. Ia meminta seluruh perangkat daerah mulai melakukan pembenahan dokumen sejak dini, terutama yang berkaitan dengan pengakuan kewajiban atau utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
Menurutnya, kelengkapan administrasi sangat penting untuk mempermudah proses pemeriksaan maupun penelaahan oleh Inspektorat. Jangan sampai dokumen yang disiapkan masing-masing perangkat daerah masih harus melalui proses peninjauan berulang kali akibat ketidaklengkapan persyaratan.
“Kami menekankan mulai dari sekarang untuk melakukan antisipasi, dari sekarang rapikan administrasi. Ketika pimpinan daerah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan review terhadap pengakuan utang, ini tidak harus sampai tahap 1-4,” lanjutnya.
Tohar berharap seluruh SKPD meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan anggaran, memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan perubahan APBD tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah. Diperlukan koordinasi dan keselarasan langkah seluruh SKPD agar program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai sasaran.
Melalui rakor tersebut, Pemkab PPU berharap pelaksanaan perubahan APBD 2026 dapat berlangsung lebih terarah, tertib administrasi, dan mampu menjaga keberlanjutan program-program prioritas daerah hingga akhir tahun anggaran. (bs/adv)
Editor : Wawan