PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai mematangkan persiapan inspeksi dan penilaian kesesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui rapat koordinasi lintas sektor secara daring yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Jumat (30/10/2026).
Rapat koordinasi yang diikuti jajaran Pemkab PPU dari Ruang Rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Lantai II Kantor Bupati, tersebut membahas pelaksanaan inspeksi dan penilaian terhadap SPPG di daerah.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Indikator tersebut mengacu pada formulir daftar periksa atau checklist yang disusun Badan Gizi Nasional (BGN).
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa daftar periksa tersebut menjadi pedoman bagi tim Satgas dalam melakukan pemeriksaan di lapangan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekkab PPU sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten PPU, Tohar, mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait agar menjaga kredibilitas kelembagaan dalam mengawal program strategis nasional tersebut.
Sejumlah perangkat daerah yang dilibatkan antara lain Inspektorat Daerah, Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas Perikanan.
Tohar menegaskan, proses inspeksi dan penilaian harus dilakukan secara objektif serta tidak mengurangi esensi pemeriksaan kelayakan operasional SPPG.
Ia juga mengingatkan bahwa pembentukan Satgas MBG di Kabupaten PPU telah ditetapkan sejak 20 Agustus 2025 melalui SK Bupati Nomor 500/189 Tahun 2025. Karena itu, seluruh unsur yang tergabung di dalamnya diminta menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
“Kebijakan ini berjalan secara bertahap. Mulai dari pemenuhan aspek ketersediaan dasar (yang penting ada), kelengkapan sertifikasi, hingga pemenuhan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHS) hingga terbentuknya ekosistem SPPG yang komprehensif,” kata Tohar.
Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi tantangan keterbatasan data pada tingkat operasional SPPG. Struktur pengelola di lapangan, berdasarkan informasi yang diterima, hanya terdiri dari seorang kepala SPPG dan dua orang staf.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan kewenangan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab.
Sebagai langkah awal, Tohar menginstruksikan Sekretariat Satgas bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk segera menyampaikan pemberitahuan resmi kepada para pengelola maupun investor SPPG di wilayah PPU.
Saat ini, terdapat 13 SPPG yang menjadi sasaran persiapan inspeksi, terdiri dari 12 SPPG Aglomerasi dan satu SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemberitahuan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mempersiapkan seluruh dokumen dan memperbaiki kekurangan sebelum tim melakukan pemeriksaan langsung.
"Segera tindak lanjuti pemberitahuan ini kepada para pengelola atau investor SPPG. Informasikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan inspeksi berdasarkan 14 indikator agar mereka bisa melakukan persiapan. Kita tidak ingin menjebak mereka. Adanya jeda waktu ini justru bisa dimanfaatkan oleh para pengelola untuk memperbaiki catatan operasional mereka," tegasnya.
Tohar juga meminta agar pelaksanaan penilaian di lapangan dilakukan secara terpadu dan kolektif. Pembagian tugas pemeriksaan terhadap 14 indikator akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, setiap perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator penilaian dapat bertindak sebagai penilai inti atau leading sector sesuai bidangnya. "Sebelum turun ke lapangan, siapkan format checklist-nya dengan matang. Kita pelajari dan diskusikan bersama secara mendalam agar saat di lapangan tidak ada lagi kebingungan mengenai tata cara penilaian," jelasnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Tohar menunjuk Asisten II Sekkab PPU guna membantu pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua Satgas. Sementara itu, unsur Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ditugaskan menjembatani koordinasi teknis dengan Inspektorat.
Seluruh hasil penilaian teknis dan operasional berdasarkan 14 indikator tersebut nantinya akan dihimpun dalam laporan resmi yang ditandatangani langsung oleh Sekkab PPU selaku Ketua Satgas MBG.
Melalui langkah tersebut, Pemkab PPU berharap pengawasan terhadap operasional SPPG dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan sesuai ketentuan. Upaya ini sekaligus untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah memenuhi standar kelayakan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima program. (kim/adv)
Editor : Wawan