PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam waktu dekat, Pemkab PPU akan menggencarkan inspeksi langsung ke sejumlah SPPG dengan mengacu pada 14 indikator penilaian yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek higienitas, keamanan pangan, kelengkapan legalitas, serta kesiapan fasilitas pendukung.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sekaligus upaya memastikan pelaksanaan program MBG di daerah berjalan sesuai standar yang telah ditentukan.
Persiapan pengawasan dilakukan setelah jajaran Pemkab PPU mengikuti sosialisasi secara daring mengenai Surat Edaran Mendagri tentang pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah PPU dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Senin (2/10).
Dalam kegiatan itu, Tohar didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro, serta dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Tohar menegaskan, pengawasan terhadap operasional SPPG membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Hal tersebut diperlukan agar proses inspeksi dapat berjalan terarah, menyeluruh, dan optimal.
"Keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya diperlukan agar proses inspeksi dan pengawasan dapat berjalan secara terarah dan optimal," ujar Tohar.
Dalam penilaian tersebut, terdapat 14 indikator utama yang menjadi acuan pemeriksaan. Aspek keamanan pangan dan sanitasi menjadi perhatian terbesar dengan bobot penilaian mencapai 65 persen.
Selain itu, pemeriksaan juga mencakup kelengkapan dokumen legalitas, kompetensi sumber daya manusia (SDM), ketersediaan fasilitas penunjang, hingga aspek keselamatan kerja.
Sejumlah komponen penting yang akan diperiksa meliputi kualitas air bersih, penerapan sistem rantai dingin, pengelolaan limbah, kebersihan dapur, serta kondisi gedung penyimpanan bahan pangan.
Tim pengawas juga akan memastikan standar kemasan makanan terpenuhi, termasuk kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi dan sertifikat halal.
Dari sisi sumber daya manusia, pemeriksaan mencakup sertifikat kepala dapur serta kompetensi juru masak yang terlibat dalam proses pengolahan makanan.
Tidak hanya aspek produksi dan pengolahan makanan, fasilitas pendukung operasional juga menjadi bagian dari penilaian. Di antaranya ketersediaan koneksi internet untuk mendukung kendali mutu serta alat pemadam api ringan (APAR) sebagai fasilitas keselamatan.
Melalui inspeksi berbasis 14 indikator tersebut, Pemkab PPU ingin memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai standar keamanan dan kelayakan yang telah ditetapkan.
Pengawasan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat program MBG.
Pemkab PPU berharap pelaksanaan inspeksi secara berkala dapat mendorong seluruh pengelola SPPG di wilayah Benuo Taka semakin memperhatikan standar higienitas, kelengkapan administrasi, serta kualitas pelayanan.
Dengan demikian, program prioritas nasional tersebut dapat berjalan secara aman, tertib, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (rie/adv)
Editor : Wawan